
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Terapkan Zero ODOL 2027: Tidak Boleh Merugikan Pengemudi
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
EkonomiPADANG SIDIMPUAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan giat rutin penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) pada Senin, 4 Agustus 2025.
Kegiatan difokuskan di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, khususnya di Kelurahan Losung Batu, Jalan Sudirman dan kawasan objek wisata Tor Simarsayang.
Baca Juga:
Baca Juga:
Kegiatan penegakan perda ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah, menjaga estetika kota, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penertiban Banner Ilegal
Dalam kegiatan tersebut, personel Satpol PP menertibkan 5 unit banner yang dipasang melintang di badan jalan dan diikatkan pada tiang fasilitas umum seperti tiang telepon.
Penertiban ini mengacu pada Perwal Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perwal Nomor 41 Tahun 2014 mengenai teknis perhitungan tarif pajak daerah, khususnya Pasal 20 huruf D angka 5 tentang larangan pemasangan reklame spanduk melintang di jalan.
"Pemasangan banner di fasilitas umum tanpa izin yang sah dan melintang di badan jalan berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat," ujar perwakilan Satpol PP di lokasi.
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
EkonomiJAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
EkonomiJAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
NasionalJAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
PolitikMEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan KriminalTANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memandang
Hukum dan Kriminal