Fenomena Bendera “One Piece”, Istana: Suka Tidak Suka Pemerintah, Merah Putih Adalah Keniscayaan

TANGERANG SELATAN — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul fenomena pengibaran bendera bertema "One Piece", yang ramai dibicarakan masyarakat, terutama di media sosial.

Menanggapi hal ini, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah satu-satunya simbol negara yang sah, dan tidak dapat digantikan dalam konteks kenegaraan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan pentingnya menjunjung tinggi simbol resmi negara, khususnya dalam momentum kebangsaan seperti peringatan kemerdekaan.

"Bendera Merah Putih adalah keniscayaan. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Itu saja," ujar Hasan saat ditemui di SMKN 6 Tangerang Selatan, Pamulang, Senin (4/8/2025).

Hasan menjelaskan bahwa penggunaan bendera negara tidaklah bersifat opsional.

Dalam kerangka kenegaraan, Merah Putih adalah lambang yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakang atau pandangan politiknya.

"Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah, itu hak. Keduanya sah di Republik ini. Tapi Merah Putih bukan soal suka atau tidak suka. Ia adalah kewajiban dan kehormatan," tegasnya.

Meski demikian, Hasan mengaku belum melihat langsung adanya bendera bertema "One Piece" yang dikibarkan secara terbuka di jalanan.

"Saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan, setiap hari saya melintas, saya belum menemukan bendera seperti itu," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menanggapi fenomena ini dengan menyebut bahwa terdapat indikasi adanya upaya memecah belah bangsa, yang patut diwaspadai.

Dasco menyebut telah menerima laporan dari lembaga-lembaga keamanan dan intelijen terkait potensi gangguan terhadap persatuan nasional.

"Kita juga mendapat masukan dari lembaga intelijen, bahwa memang ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Dasco, Kamis (31/7/2025).

Fenomena bendera "One Piece" ini memunculkan diskusi di tengah masyarakat tentang batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara.

Meski wujud kreativitas dapat diapresiasi dalam ruang budaya populer, penggantian simbol resmi negara dalam konteks kenegaraan tidak dibenarkan secara hukum maupun etika kebangsaan.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan, para pemimpin bangsa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan menghormati simbol-simbol negara yang telah menjadi perekat Indonesia selama delapan dekade.*

(km/a008)