Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul laporan insiden keracunan yang terjadi di beberapa wilayah.
Meski jumlah kasus relatif kecil, BGN mengakui bahwa insiden tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program yang telah bergulir sejak 6 Januari 2025 itu.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut, dan saat ini tengah memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap tahapan distribusi MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengiriman ke penerima manfaat.
"Terkait dengan keracunan, itu memang kami masih menyesalkan itu terjadi karena target kami tidak ada kejadian serupa. Meski kecil, tetap mengganggu kepercayaan publik terhadap kami," kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut Dadan, proses panjang dalam layanan MBG membuat potensi risiko tersebar di banyak titik.
Insiden bisa terjadi mulai dari kualitas bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga kondisi kesehatan penerima manfaat.
"Bisa saja makanannya aman, tetapi anaknya sedang tidak sehat. Lalu muncul asumsi bahwa keracunan disebabkan oleh makanan, padahal bukan," jelasnya.
Dadan mencontohkan kejadian di SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 21 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa hasil investigasi menunjukkan kasus tersebut tidak terkait langsung dengan program MBG.
"Kami sudah hentikan sementara layanan MBG di sekolah tersebut sesuai permintaan pihak sekolah. Tapi setelah dihentikan pun masih ada laporan keracunan. Jadi kami pastikan, itu bukan semata-mata dari program MBG," tegas Dadan.
Sementara itu, Juru Bicara BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindaklanjuti kasus di Kupang.
"Distribusi MBG dari SPPG Kelapa Lima 1 ke SMPN 8 Kota Kupang memang kami hentikan sementara. Namun, operasional SPPG secara keseluruhan tetap berjalan, dan layanan MBG di provinsi NTT secara umum tidak terdampak," kata Redy.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN