Kasus Keracunan MBG Masih Terjadi, Kepala BGN Ungkap Penyebabnya

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul laporan insiden keracunan yang terjadi di beberapa wilayah.

Meski jumlah kasus relatif kecil, BGN mengakui bahwa insiden tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program yang telah bergulir sejak 6 Januari 2025 itu.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut, dan saat ini tengah memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap tahapan distribusi MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengiriman ke penerima manfaat.

Baca Juga:

• Pos Fohuk Bagikan Makanan Bergizi untuk Siswa SD Inpres Loonuna, Dukung Tumbuh Kembang Anak di Perbatasan
• Distribusi Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Dairi Dinilai Belum Tepat Sasaran, Warga Minta Fokus ke Sekolah Pedesaan

"Terkait dengan keracunan, itu memang kami masih menyesalkan itu terjadi karena target kami tidak ada kejadian serupa. Meski kecil, tetap mengganggu kepercayaan publik terhadap kami," kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Menurut Dadan, proses panjang dalam layanan MBG membuat potensi risiko tersebar di banyak titik.

Baca Juga:

• Penyerapan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tembus Rp7,9 Triliun, BGN Percepat Layanan Gizi Nasional
• Pemprov Sumut Targetkan 154 Dapur Makan Bergizi Gratis Terbangun Akhir Agustus, Bentuk Satgas Percepatan

Insiden bisa terjadi mulai dari kualitas bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga kondisi kesehatan penerima manfaat.

"Bisa saja makanannya aman, tetapi anaknya sedang tidak sehat. Lalu muncul asumsi bahwa keracunan disebabkan oleh makanan, padahal bukan," jelasnya.

Dadan mencontohkan kejadian di SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 21 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa hasil investigasi menunjukkan kasus tersebut tidak terkait langsung dengan program MBG.

"Kami sudah hentikan sementara layanan MBG di sekolah tersebut sesuai permintaan pihak sekolah. Tapi setelah dihentikan pun masih ada laporan keracunan. Jadi kami pastikan, itu bukan semata-mata dari program MBG," tegas Dadan.

Sementara itu, Juru Bicara BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindaklanjuti kasus di Kupang.

"Distribusi MBG dari SPPG Kelapa Lima 1 ke SMPN 8 Kota Kupang memang kami hentikan sementara. Namun, operasional SPPG secara keseluruhan tetap berjalan, dan layanan MBG di provinsi NTT secara umum tidak terdampak," kata Redy.

Sebagai langkah lanjutan, BGN telah menyusun laporan khusus, melakukan investigasi mendalam, serta memberikan peringatan kepada seluruh Kepala SPPG di daerah agar meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam seluruh proses pengolahan makanan.

BGN menyatakan bahwa program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis nasional yang bertujuan meningkatkan gizi generasi muda Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat hingga 20 juta siswa pada pertengahan Agustus 2025.

"Kami akan terus memperkuat SOP dan memastikan kualitas layanan MBG semakin baik. Kejadian-kejadian ini menjadi pembelajaran agar ke depan tidak terulang," tutup Dadan.*

(bi/a008)