JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa ekspresi simbolik seperti itu merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Sebenarnya itu ekspresi simbolik warga negara yang dijamin di dalam konstitusi, bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi," ujar Anis saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga:
Anis menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara, termasuk dalam bentuk ekspresi budaya populer.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah bersikap bijak dalam menanggapi tren publik, terutama menjelang momen peringatan kemerdekaan.
Baca Juga:
"Apalagi ini di tengah bulan kemerdekaan, mestinya pemerintah memastikan masyarakat merdeka menggunakan haknya," tambahnya.
Menanggapi adanya larangan atau penindakan terhadap masyarakat yang menggunakan simbol dari serial Jepang tersebut, Komnas HAM menyampaikan keprihatinan.
Menurut Anis, pendekatan represif justru berpotensi menghambat praktik kebebasan berekspresi yang sehat dalam demokrasi.
"Kami menyayangkan dan menyesalkan jika ada pelarangan, penghapusan, atau bahkan penangkapan. Itu tidak boleh dilakukan," tegasnya.
Komnas HAM pun mengimbau seluruh pemangku kebijakan agar tidak mengambil langkah yang berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi warga, sepanjang tidak mengandung unsur yang melanggar hukum atau merusak ketertiban umum.
"Kami mendorong agar pemerintah tidak berlebihan dalam merespons. Sebaliknya, pemerintah harus menjalankan kewajibannya dalam menghormati dan melindungi HAM," ujar Anis.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar perayaan kemerdekaan ke-80 tidak tercampur dengan simbol yang dapat menimbulkan tafsir keliru.
MEDAN Lima orang pemuda yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis ganja dengan total berat mencapai 46 kilogram, dituntut hukuman 18 ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bob
Pemerintahan
MEDAN Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara masa bakti 20252029 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum
Komunitas
MEDAN Dalam upaya mendukung kestabilan harga pangan serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, Pemerinta
Ekonomi
SIMALUNGUN Seorang pelajar berinisial FSL (15 tahun) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai tersangka dalam
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi yang ko
Pemerintahan
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah guna mendukung program unggulan Bup
Pemerintahan
TABANAN Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H. menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Bank Woori Saudara Tabanan pada
Nasional
TABANAN Sebanyak 45 personel Polwan Polres Tabanan mengikuti rapat rutin bulanan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres
Nasional
