
Bupati Pati Minta Maaf Usai Ricuh Aksi Warga Tolak Kenaikan PBB 250 Persen
PATI Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden kericuhan yang terjadi pada Selasa (5/8) di halama
PemerintahanJAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa ekspresi simbolik seperti itu merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Sebenarnya itu ekspresi simbolik warga negara yang dijamin di dalam konstitusi, bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi," ujar Anis saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga:
Anis menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara, termasuk dalam bentuk ekspresi budaya populer.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah bersikap bijak dalam menanggapi tren publik, terutama menjelang momen peringatan kemerdekaan.
Baca Juga:
"Apalagi ini di tengah bulan kemerdekaan, mestinya pemerintah memastikan masyarakat merdeka menggunakan haknya," tambahnya.
Menanggapi adanya larangan atau penindakan terhadap masyarakat yang menggunakan simbol dari serial Jepang tersebut, Komnas HAM menyampaikan keprihatinan.
Menurut Anis, pendekatan represif justru berpotensi menghambat praktik kebebasan berekspresi yang sehat dalam demokrasi.
"Kami menyayangkan dan menyesalkan jika ada pelarangan, penghapusan, atau bahkan penangkapan. Itu tidak boleh dilakukan," tegasnya.
Komnas HAM pun mengimbau seluruh pemangku kebijakan agar tidak mengambil langkah yang berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi warga, sepanjang tidak mengandung unsur yang melanggar hukum atau merusak ketertiban umum.
"Kami mendorong agar pemerintah tidak berlebihan dalam merespons. Sebaliknya, pemerintah harus menjalankan kewajibannya dalam menghormati dan melindungi HAM," ujar Anis.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar perayaan kemerdekaan ke-80 tidak tercampur dengan simbol yang dapat menimbulkan tafsir keliru.
PATI Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden kericuhan yang terjadi pada Selasa (5/8) di halama
PemerintahanBANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 202
Sains & TeknologiJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di
Hukum dan KriminalKUANTAN SINGINGI Menyambut gelaran Pacu Jalur tahun 2025, panitia pelaksana telah menyiapkan kuota khusus untuk penonton berbayar dari l
PariwisataACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan baku karet di d
Pertanian AgribisnisJAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan so
EkonomiJAKARTA Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hari ini menjalani pemeriksaan tes DNA di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/
EntertainmentBATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal tanker MT Federal II
Hukum dan KriminalMEDAN Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan menjatuhkan vonis terhadap dua anggota TNI dari Kodim 0204/Deliserdang, yakni Serka Da
Hukum dan KriminalBELAWAN Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan jajaran kepolisian. Kali ini, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menggaga
Hukum dan Kriminal