Pentingnya Fleksibilitas WFH Bagi Swasta, PAN Usulkan Penyesuaian Berdasarkan Karakter Perusahaan
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi pek
POLITIK
JAKARTA - Komisi I DPR RI menyatakan akan memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk meminta penjelasan resmi terkait informasi rencana kerja sama pengelolaan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/8).
Ia menegaskan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam isu yang menyangkut kedaulatan nasional.
"Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dalam forum Rapat Kerja mendatang. Kami akan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada dalam kerangka konstitusi dan prinsip kedaulatan NKRI," ujar Amelia.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana kerja sama tersebut. Jika benar ada kesepakatan atau pembicaraan, maka Komisi I menilai hal itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan bersama DPR.
"Karena ini menyangkut wilayah yang masih menjadi bagian dari perbedaan klaim antara Indonesia dan Malaysia," tegasnya.
Soal Skema Joint Development, DPR Minta Rincian Dibuka ke Publik
Amelia mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan bentuk kerja sama selama tetap dalam kerangka prinsip kedaulatan.
Namun, jika skema yang diambil adalah joint development atau pengelolaan bersama dengan sistem bagi hasil, maka pemerintah wajib menyampaikan rincian teknis kepada publik dan DPR RI.
"Termasuk proporsi pembagian, mekanisme operasional, serta jaminan bahwa hak kedaulatan Indonesia tidak dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek," katanya.
Nomenklatur Laut Sulawesi Dipersoalkan
Amelia juga menyoroti penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh pihak Malaysia dalam dokumen atau pembicaraan terkait Ambalat. Ia menilai penggunaan istilah tersebut bisa menimbulkan implikasi politis.
"Pemerintah Indonesia harus tegas dan konsisten menggunakan nomenklatur resmi sesuai posisi hukum dan prinsip kedaulatan nasional, baik dalam forum bilateral maupun multilateral," pungkasnya.*
(kp/j006)
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi pek
POLITIK
BINJAI Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai, Ralasen Ginting, sema
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menyebut industri Event Organizer (EO) sebagai sarang korupsi m
POLITIK
JAKARTA Sebuah gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu pagi (4/4/2026) pukul 08.35 WI
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam pada Sabtu pagi ini tercatat stabil di level Rp2.857.000 per gram, menurut pantauan di laman resmi Logam Mulia.
EKONOMI
KENDAL, JAWA TENGAH Kenaikan harga bahan bangunan diperkirakan akan terjadi menyusul ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tenga
EKONOMI
JAKARTA Edutolia Education, bekerja sama dengan skdar University, sukses menyelenggarakan acara diskusi dan tanda tangan buku bertaj
PENDIDIKAN
JAKARTA Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan ketidaksesuaian dalam formula harga bahan bakar jenis RON 90 dalam sidang lanjutan k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas
NASIONAL
MEDAN Keberadaan PT Karya Murni (PT KM) yang memproduksi aspal hotmix di Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, t
NASIONAL