MEDAN – Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan institusi kepolisian yang semakin informatif dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Emerald Garden Hotel Medan, Kamis (7/8/2025), mengusung tema "Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas."
Diskusi tersebut dihadiri oleh pejabat utama Divhumas Polri dan Bidhumas Polda Sumut, PPID Satker jajaran, serta para Kepala Subbagian Humas (Kasihumas) dari seluruh Polres di wilayah hukum Polda Sumut.
Baca Juga:
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas sektor.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri yang diwakili oleh Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan agenda strategis dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Baca Juga:
Menurutnya, Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terjangkau kepada masyarakat.
"Keterbukaan informasi bukan semata kewajiban regulatif, namun merupakan pondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi bentuk nyata dari demokrasi yang sehat," ujar Brigjen Tjahyono.
Ia menambahkan, transformasi digital kehumasan kini menjadi keharusan, di mana berbagai platform seperti website resmi, SPIT, dan Mediahub dimanfaatkan untuk membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa Polda Sumut mendukung penuh arah kebijakan Divhumas Polri, khususnya dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang efektif dan terpercaya.
Menurutnya, tantangan ke depan menuntut peningkatan sinergi antar unit, penguatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kesiapan infrastruktur digital yang memadai.
"Kami berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi, demi membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," ucapnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dr. Abdul Harris Nasution, dalam paparan materinya menjelaskan bahwa tata kelola informasi publik harus dilakukan secara profesional, termasuk dalam hal klasifikasi informasi serta penyampaian secara proporsional.
"Transparansi dan perlindungan data pribadi bukan hal yang bertentangan, justru harus berjalan selaras. Itulah pentingnya pemahaman mendalam terhadap UU KIP dan regulasi turunannya," katanya.
Plt Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara, Porman Juanda Mahulae, menambahkan bahwa Sumut berhasil meraih predikat "Informatif" pada tahun 2024 secara nasional dengan nilai 91,91.
Hal ini, menurutnya, merupakan bukti nyata bahwa budaya keterbukaan informasi bisa diterapkan dengan baik jika didukung komitmen pimpinan dan SDM yang mumpuni.
Sementara itu, Tenaga Ahli Divhumas Polri, Dr. Sakka Pati, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara UU KIP dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Menurutnya, keberhasilan membangun keterbukaan informasi akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini juga mengangkat sejumlah isu aktual, mulai dari pengelolaan sengketa informasi, upaya mitigasi kebocoran data, hingga optimalisasi peran PPID di satuan kerja wilayah.
Para peserta dan narasumber sepakat bahwa reformasi layanan informasi publik perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan PPID dan peningkatan kapasitas personel secara berkelanjutan.
"Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus berbenah dan menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan informasi yang terbuka, cepat, dan bertanggung jawab," tutup Brigjen Tjahyono.*
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
Entertainment
MEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
Ekonomi
DAIRI Seorang remaja berusia 19 tahun, Siwa Nasen, ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Dusun Sialaman,
Peristiwa
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi potensi dampak dari wacana
Ekonomi
BANDUNG BARAT Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan tidak menyuk
Nasional
MANADO Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama mengibark
Nasional
