DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar pertemuan strategis untuk membahas sejumlah agenda penting, salah satunya terkait penguatan pendidikan antikorupsi bagi para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
Salah satu langkah yang disepakati adalah pembaruan dan penguatan kembali komitmen terhadap Surat Edaran (SE) Mendagri Tahun 2019 mengenai Pendidikan Antikorupsi.
SE tersebut selama ini mendorong pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan, khususnya di tingkat daerah.
"Makanya ini momentum bagus, kita refresh dengan surat edaran baru," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Ia menilai langkah ini perlu dilakukan karena sebagian besar kepala daerah hasil Pilkada 2024 merupakan wajah baru di pemerintahan dan belum tentu memahami isi maupun semangat dari surat edaran sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.
Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang dinilai mampu menjadi instrumen pencegahan korupsi melalui sistem layanan yang terpadu, efisien, serta berbasis teknologi digital.
"Kami melihat MPP sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi yang tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menutup celah korupsi dalam pelayanan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut, Mendagri dan Ketua KPK sepakat akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Di antaranya adalah para kepala daerah, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen), serta unsur KPK sendiri.
Rapat ini diharapkan menjadi forum lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat, baik dalam sistem pendidikan maupun pelayanan publik di seluruh daerah.*
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL