37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Kepala BKN Regional VI Medan, Janry Haposan UP Simanungkalit, di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Jumat (8/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis di bidang kepegawaian, mulai dari penerapan sistem merit, peningkatan kompetensi ASN, hingga mekanisme pengangkatan dan promosi jabatan berdasarkan kinerja dan kompetensi.
"Pemprov Sumut sangat mendukung penerapan Manajemen Talenta sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Ini penting untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Togap Simangunsong.
Sekdaprov juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BKN dalam membantu Pemprov Sumut dalam hal pembinaan dan kebijakan teknis kepegawaian.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BKN sangat penting dalam mewujudkan tata kelola SDM aparatur yang berkualitas dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BKN Regional VI Medan, Janry Haposan UP Simanungkalit, menjelaskan bahwa saat ini Manajemen Talenta menjadi fokus utama BKN dalam membangun ASN yang berdaya saing dan mampu menjawab tantangan zaman.
"Manajemen Talenta tidak hanya soal promosi, tetapi bagaimana menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ini sudah mulai kami dorong, salah satunya di Kepulauan Nias melalui Penandatanganan Komitmen Bersama seluruh pejabat pembina kepegawaian," ungkap Janry.
Ia juga menambahkan, penguatan sistem merit dan manajemen talenta merupakan fondasi penting reformasi birokrasi, yang secara bertahap akan mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin birokrasi masa depan yang profesional dan akuntabel.
Dengan penerapan manajemen talenta, diharapkan setiap ASN dapat dikembangkan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerjanya, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kerja instansi pemerintahan.
Program ini sejalan dengan semangat transformasi SDM aparatur untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, serta menjawab tantangan global yang menuntut birokrasi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN