JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merancang rencana evakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Menurutnya, langkah tersebut, jika tidak disiapkan dengan cermat, dapat menjadi bumerang terhadap perjuangan right of return atau hak kembali rakyat Palestina ke tanah airnya.
"Israel berpotensi menganggap evakuasi itu sebagai eksodus permanen, bukan sebagai langkah kemanusiaan sementara. Ini bisa menjadi preseden yang merugikan perjuangan Palestina dalam jangka panjang," ujar Amelia di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Baca Juga:
Amelia menyarankan agar Indonesia mendorong negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat dengan Gaza untuk lebih aktif dalam penanganan krisis kemanusiaan.
"Ketimbang Indonesia mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah, seharusnya negara-negara Arab yang memiliki peran lebih besar diberdayakan untuk memberikan bantuan langsung," jelasnya.
Baca Juga:
Politisi yang membidangi urusan luar negeri, komunikasi, dan pertahanan itu juga meminta agar pemerintah membuka ruang konsultasi dengan DPR.
Hal ini penting untuk memastikan kebijakan evakuasi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap posisi diplomasi Indonesia maupun terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Palestina, namun langkah tersebut harus melalui kalkulasi yang rasional. Jangan sampai solidaritas kemanusiaan ini justru mengganggu kepentingan nasional kita sendiri," tegas Amelia.
Ia menekankan pentingnya kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis agar kebijakan ini tidak disalahartikan secara internasional.
Lebih lanjut, Amelia menilai bahwa rencana evakuasi harus dipastikan bersifat sementara dengan durasi yang terukur, serta dikoordinasikan bersama lembaga-lembaga kemanusiaan internasional seperti PBB, UNRWA, dan mitra terpercaya lainnya.
"Penanganan medis dan kemanusiaan itu perlu dilakukan dengan pengawasan ketat dan batas waktu yang jelas. Bila terlalu lama, Indonesia berisiko menghadapi tekanan sosial, konflik budaya, hingga kebocoran pengawasan di tingkat domestik," ujarnya.
Amelia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip bebas aktif, independen, dan berorientasi kemanusiaan.
Namun, komitmen itu tetap harus dibarengi dengan persiapan logistik yang matang, mulai dari fasilitas, akomodasi, transportasi hingga pengamanan.
"Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang," pungkasnya.*
(at/a008)
Oleh Shohibul Anshor SiregarDALAM galeri pahlawan nasional yang didominasi tokoh Jawa dan Sumatra pesisir, Tuan Rondahaim Saragih Garingging
Opini
MADINA Puluhan warga Kecamatan Natal mendatangi Polres Mandailing Natal (Madina) untuk menyatakan dukungan penuh kepada penyidik Satreskri
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), K
Nasional
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
