Soroti Evakuasi Warga Gaza ke Pulau Galang, DPR: Jangan Sampai Niat Baik Ganggu Sistem Domestik Kita

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merancang rencana evakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Menurutnya, langkah tersebut, jika tidak disiapkan dengan cermat, dapat menjadi bumerang terhadap perjuangan right of return atau hak kembali rakyat Palestina ke tanah airnya.

"Israel berpotensi menganggap evakuasi itu sebagai eksodus permanen, bukan sebagai langkah kemanusiaan sementara. Ini bisa menjadi preseden yang merugikan perjuangan Palestina dalam jangka panjang," ujar Amelia di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Amelia menyarankan agar Indonesia mendorong negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat dengan Gaza untuk lebih aktif dalam penanganan krisis kemanusiaan.

"Ketimbang Indonesia mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah, seharusnya negara-negara Arab yang memiliki peran lebih besar diberdayakan untuk memberikan bantuan langsung," jelasnya.

Politisi yang membidangi urusan luar negeri, komunikasi, dan pertahanan itu juga meminta agar pemerintah membuka ruang konsultasi dengan DPR.

Hal ini penting untuk memastikan kebijakan evakuasi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap posisi diplomasi Indonesia maupun terhadap perjuangan rakyat Palestina.

"Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Palestina, namun langkah tersebut harus melalui kalkulasi yang rasional. Jangan sampai solidaritas kemanusiaan ini justru mengganggu kepentingan nasional kita sendiri," tegas Amelia.

Ia menekankan pentingnya kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis agar kebijakan ini tidak disalahartikan secara internasional.

Lebih lanjut, Amelia menilai bahwa rencana evakuasi harus dipastikan bersifat sementara dengan durasi yang terukur, serta dikoordinasikan bersama lembaga-lembaga kemanusiaan internasional seperti PBB, UNRWA, dan mitra terpercaya lainnya.

"Penanganan medis dan kemanusiaan itu perlu dilakukan dengan pengawasan ketat dan batas waktu yang jelas. Bila terlalu lama, Indonesia berisiko menghadapi tekanan sosial, konflik budaya, hingga kebocoran pengawasan di tingkat domestik," ujarnya.

Amelia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip bebas aktif, independen, dan berorientasi kemanusiaan.

Namun, komitmen itu tetap harus dibarengi dengan persiapan logistik yang matang, mulai dari fasilitas, akomodasi, transportasi hingga pengamanan.

"Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang," pungkasnya.*

(at/a008)