
Imbas Kasus Korupsi Wamenaker, Pengamat: Saatnya Prabowo Reshuffle Kabinet
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
NasionalJAKARTA – Rapat Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Kongres Persatuan PWI 2025, yang digelar Rabu (13/8/2025) di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, menyepakati tiga keputusan penting terkait status peserta kongres yang akan berlangsung pada 29-30 Agustus 2025 di BPPTIK Kominfo, Cikarang.
Zulkifli Gani Ottoh, Ketua SC yang akrab disapa Zugito, menyampaikan bahwa rapat menyepakati:
Ketua PWI Kepri hasil Konferprov, Andi Gino, diakomodasi sebagai peserta kongres tanpa hak suara.
Baca Juga:
Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) disarankan menjadi peserta resmi kongres bersama Ketua PWI Provinsi.
Para Pelaksana Tugas (Plt) PWI Provinsi, baik dari kubu Hendry Ch Bangun maupun Zulmansyah Sekedang, akan diundang sebagai peninjau.
Baca Juga:
"PWI Kepri tetap hanya punya satu suara. Hak suara diberikan kepada Saibansyah, Ketua PWI Kepri hasil Konferprovlub," ujar Zugito usai memimpin rapat.
Keputusan soal Kepri ini mengacu pada kebijakan sebelumnya terhadap PWI Banten yang juga menyertakan dua perwakilan.
SC dan OC Hadir Bahas Finalisasi
Rapat SC dihadiri secara luring oleh empat anggota: Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu, serta tiga lainnya hadir daring: IGMB Dwikora Putra (Sekretaris SC), Zacky Antoni, dan Lutfil Hakim.
Keputusan SC juga langsung dibahas bersama Tim Verifikasi yang terdiri dari anggota SC dan tiga perwakilan Organizing Committee (OC): Marthen Selamet Susanto (Ketua), Raja Parlindungan Pane (Wakil Ketua), dan Tb Adhi (Sekretaris).
Ketua DKP Didorong Hadir Sebagai Peserta Resmi
SC akan menyurati ketua-ketua PWI provinsi untuk menyarankan agar jatah dua peserta tiap provinsi diisi oleh Ketua PWI dan Ketua DKP.
"Alangkah baiknya jika yang hadir adalah Ketua PWI Provinsi dan Ketua DKP. Ini bentuk penghormatan terhadap struktur organisasi," ucap Zugito.
Plt Diundang Sebagai Peninjau
Plt dari kedua kubu PWI Pusat akan diberi undangan sebagai peninjau tanpa hak suara dan bicara dalam forum resmi.
"Mereka tidak salah. Mereka hanya korban dualisme. Kehadiran mereka tetap kita hargai agar relasi dengan mitra daerah tetap terjaga," jelas Zugito.
Agenda Utama: Pemilihan Ketua Umum dan Ketua DKP
Zugito menegaskan, agenda tunggal Kongres Persatuan PWI 2025 hanyalah pemilihan:
Ketua Umum PWI Pusat 2025–2030
Ketua Umum Dewan Kehormatan PWI Pusat 2025–2030
"Tidak ada agenda lain di luar itu," tegasnya.
Kongres ini menjadi momentum penting dalam mengakhiri dualisme dan memperkuat konsolidasi insan pers Indonesia di bawah organisasi PWI.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
NasionalMEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
NasionalMEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan KriminalMEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
KesehatanJAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
PolitikJAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
EkonomiMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
PemerintahanYOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal