Iwan Kurniawan saat Ditahan: Saya Tak Bersalah, Tanda Tangan Karena Diperintah

JAKARTA - Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, akhirnya angkat suara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit dari sejumlah bank daerah kepada Sritex. Saat digiring ke mobil tahanan, Iwan membantah keterlibatannya dalam perkara yang merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.

"Saya menandatangani dokumen atas perintah presdir dan saya tidak terlibat," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Namun, Iwan enggan menyebutkan siapa sosok presiden direktur yang dimaksud dan hanya kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Dugaan Peran dalam Proses Kredit

Kejagung menetapkan Iwan sebagai tersangka ke-12 dalam perkara ini. Ia diduga terlibat saat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Sritex, khususnya dalam pengajuan kredit ke Bank Jateng pada 2019 dan Bank BJB pada 2020.

"Iwan diduga menandatangani permohonan kredit modal kerja dan investasi yang telah dikondisikan agar diputus oleh Dirut Bank Jateng," kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung.

Selain itu, Iwan juga disebut menandatangani surat pencairan kredit dari Bank BJB disertai bukti invoice atau faktur yang diduga fiktif.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Iwan langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kerugian Negara Capai Rp1,08 Triliun

Kasus dugaan korupsi ini menyeret sejumlah pejabat bank daerah, termasuk dari Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Kejagung menduga para tersangka bekerja sama untuk memberikan fasilitas kredit secara tidak sesuai aturan kepada Sritex.

Kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset pribadi, seperti tanah di Solo dan Yogyakarta.

Total kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp1.088.650.808.028, yang berasal dari:

Bank DKI: Rp149 miliar

Bank BJB: Rp543 miliar

Bank Jateng: Rp395 miliar

Seluruh kredit tersebut kini berstatus macet (kolektibilitas 5) dan tidak dapat dikembalikan.*

(j006)