Roy Suryo Kembali Bikin Geger Klaim Temukan Kejanggalan di Skripsi hingga Tanda Tangan Jokowi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menangani kebocoran kekayaan negara yang dinilainya telah terjadi dalam skala besar.
Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan lebih mengedepankan penyelesaian dan solusi dibanding mencari pihak yang patut disalahkan.
"Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan eksekutif dan berkewajiban menegakkan hukum demi kehormatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita kebocoran kekayaan negara dalam skala yang sangat besar," ujar Prabowo dari mimbar Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Presiden menyebut kondisi tersebut sebagai net outflow of national wealth, yaitu aliran kekayaan nasional yang terus mengalir ke luar negeri tanpa kontrol yang memadai.
Alih-alih mengarahkan energi untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan secara konstruktif.
"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak punya cukup waktu dan energi untuk terus berdebat. Pemerintah yang saya pimpin harus mengedepankan upaya mencari solusi yang tepat dan cepat atas persoalan ini," tegasnya.
Dalam analoginya, Prabowo menggambarkan kondisi kebocoran kekayaan negara seperti tubuh manusia yang kehabisan darah.
"Ibarat sebuah badan, jika darahnya terus mengalir keluar, maka tubuh itu akan mati. Begitu pula dengan negara kita, jika kekayaan terus mengalir ke luar tanpa kendali, maka kita berisiko menjadi negara gagal," ujarnya penuh keprihatinan.
Untuk itu, Presiden menegaskan perlunya langkah berani meskipun tidak selalu populer.
"Saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun sulit dan mungkin tidak disukai oleh sebagian pihak. Tapi langkah tersebut harus diambil demi menyelamatkan kekayaan negara yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat hari ini, besok, dan untuk generasi mendatang," imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Pemerintahannya, menurut dia, akan tetap konsisten dalam menegakkan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.
Langkah-langkah konkret untuk menghentikan kebocoran dan mencegah penyelewengan akan terus digencarkan, seiring komitmen pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang sehat dan berkeadilan.*
(d/a008)
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BENGKAYANG Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK