Yusril Tegaskan Tak Ada Lagi Jalur Cepat Pengurusan ITAS dan ITAP WNA di Indonesia
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menangani kebocoran kekayaan negara yang dinilainya telah terjadi dalam skala besar.
Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan lebih mengedepankan penyelesaian dan solusi dibanding mencari pihak yang patut disalahkan.
"Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan eksekutif dan berkewajiban menegakkan hukum demi kehormatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita kebocoran kekayaan negara dalam skala yang sangat besar," ujar Prabowo dari mimbar Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Presiden menyebut kondisi tersebut sebagai net outflow of national wealth, yaitu aliran kekayaan nasional yang terus mengalir ke luar negeri tanpa kontrol yang memadai.
Alih-alih mengarahkan energi untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan secara konstruktif.
"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak punya cukup waktu dan energi untuk terus berdebat. Pemerintah yang saya pimpin harus mengedepankan upaya mencari solusi yang tepat dan cepat atas persoalan ini," tegasnya.
Dalam analoginya, Prabowo menggambarkan kondisi kebocoran kekayaan negara seperti tubuh manusia yang kehabisan darah.
"Ibarat sebuah badan, jika darahnya terus mengalir keluar, maka tubuh itu akan mati. Begitu pula dengan negara kita, jika kekayaan terus mengalir ke luar tanpa kendali, maka kita berisiko menjadi negara gagal," ujarnya penuh keprihatinan.
Untuk itu, Presiden menegaskan perlunya langkah berani meskipun tidak selalu populer.
"Saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun sulit dan mungkin tidak disukai oleh sebagian pihak. Tapi langkah tersebut harus diambil demi menyelamatkan kekayaan negara yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat hari ini, besok, dan untuk generasi mendatang," imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Pemerintahannya, menurut dia, akan tetap konsisten dalam menegakkan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.
Langkah-langkah konkret untuk menghentikan kebocoran dan mencegah penyelewengan akan terus digencarkan, seiring komitmen pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang sehat dan berkeadilan.*
(d/a008)
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh melalui Ditsamapta menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kota Banda Aceh lewat program Juma
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta memeriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pa
NASIONAL
JAKARTA Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pujian khusus kepada kiper Emil Audero usai kemenangan atas Oman dengan skor 3
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kerja sama yang lebih luas dengan Rusia di bidang maritim, pelabuhan, logistik, hingga per
EKONOMI
MEDAN Pasangan suami istri (pasutri) ditemukan dalam kondisi tewas dan lemas di dalam mobil yang terparkir di Jalan Harapan Pasti, Kecamat
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah tercatat menembus level Rp 18.100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global pada Jumat (5/6/2026) mal
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah seiring dengan koreksi tajam yang terjadi pada Indeks Harga
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp88,15 tril
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko KumHAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa
POLITIK