Prabowo Akui Korupsi Masih Ada di Setiap Institusi

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap masih masifnya praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan.

Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden menegaskan bahwa korupsi adalah tantangan besar yang tidak bisa diabaikan.

"Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, di institusi, BUMN, bahkan BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi," ujar Presiden Prabowo dengan tegas.

Presiden menyampaikan bahwa pengawasan dan transparansi adalah fondasi penting dalam menjalankan kekuasaan di negara modern.

Ia menekankan pentingnya sistem yang menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

"Kita mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," jelasnya.

Setelah hampir sepuluh bulan memimpin, Presiden Prabowo mengaku telah melihat langsung sejauh mana tantangan pemberantasan korupsi di dalam pemerintahan.

"Setelah saya memimpin selama 299 hari, saya semakin mengetahui besarnya tantangan dan penyelewengan yang terjadi. Hal ini tidak baik, namun harus saya laporkan kepada para wakil rakyat agar kita bisa bersama-sama mencari solusi," ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa penyelesaian masalah korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan menutupi kenyataan, melainkan dengan menghadapinya secara tegas dan menyeluruh.

"Kita tidak akan menyembunyikan fakta ini. Justru, dengan menyadarinya secara terbuka, kita bisa menyiapkan langkah-langkah nyata untuk memberantasnya. Ini demi masa depan bangsa dan demi kepercayaan rakyat," tutur Presiden Prabowo.

Pemerintah, menurut Presiden, tetap berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi disebut sebagai bagian penting dari upaya tersebut.*