Pidato Presiden Prabowo Tidak Singgung Kenaikan Gaji ASN, Mensesneg: Artinya Memang Tidak Ada

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR, tidak menyinggung secara spesifik mengenai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini menjadi perhatian publik, mengingat isu kenaikan gaji abdi negara merupakan salah satu poin yang paling ditunggu setiap tahunnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan. Ia memastikan bahwa jika suatu isu tidak disebutkan dalam pidato Presiden, maka artinya memang tidak ada kebijakan atau rencana baru terkait hal tersebut untuk tahun mendatang.

"Berarti yang tidak disampaikan di situ (pidato), ya memang tidak ada," ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Fokus pada Anggaran Pendidikan

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo lebih banyak menyoroti sektor pendidikan, pertahanan, dan ketahanan pangan. Khusus untuk pendidikan, Prabowo menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 757,8 triliun, menjadikannya yang terbesar dalam sejarah APBN Indonesia.

Anggaran tersebut mencakup:

Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa

KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa

Gaji dan tunjangan guru, termasuk penguatan kompetensi guru dan dosen sebesar Rp 178,7 triliun

Tunjangan profesi guru non-PNS dan guru ASN daerah yang akan tetap dialokasikan secara memadai

"Anggaran pendidikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

ASN Diminta Fokus pada Pelayanan

Meskipun tidak ada pengumuman terkait kenaikan gaji ASN, pemerintah tetap mengalokasikan belanja pegawai melalui Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah. Namun, hingga saat ini, tidak ada kejelasan apakah akan ada penyesuaian gaji dasar ASN tahun 2026.

Situasi ini memunculkan beragam reaksi, terutama dari kalangan ASN yang berharap adanya peningkatan kesejahteraan seiring naiknya biaya hidup dan inflasi. Namun pemerintah menekankan pentingnya tetap fokus pada kualitas pelayanan publik, terlepas dari dinamika kebijakan penggajian.*

(kp/j006)