Seoul – Sebagian besar anggota parlemen Korea Selatan pada hari Selasa (3/12) meloloskan keputusan untuk mencabut status darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, 190 dari 300 anggota legislatif mendukung langkah tersebut, menyusul kontroversi yang melibatkan kebijakan pemerintah.
Langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer diumumkan beberapa hari sebelumnya, dalam sebuah pengarahan yang disiarkan secara langsung. Dalam pengumumannya, Yoon menegaskan komitmennya untuk memberantas kekuatan yang dianggapnya pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional negara tersebut. Namun, keputusan ini memicu ketegangan politik yang semakin memanas di dalam negeri.Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang merupakan salah satu kritikus utama kebijakan darurat militer, menyatakan bahwa pemberlakuan tersebut adalah tindakan ilegal. Lee juga menyerukan warga untuk berkumpul di depan gedung parlemen untuk menggelar protes. “Pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol tak valid dan bertentangan dengan hukum,” ujar Lee, yang juga menuding pemerintah mencoba memanipulasi situasi untuk memperkuat kekuasaan.
Di sisi lain, pihak pemerintah mempertahankan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, dengan menanggapi ancaman yang dianggapnya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan Korea Utara. Namun, penolakan yang muncul dari sebagian besar kalangan parlemen dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan yang besar terhadap kebijakan tersebut.Meski keputusan parlemen untuk mencabut status darurat militer ini memperlihatkan perlawanan dari kekuatan legislatif, pemerintah Korsel belum memberikan respons resmi terkait langkah tersebut. Beberapa analis politik memperkirakan bahwa ketegangan ini bisa memicu lebih banyak ketidakstabilan politik, mengingat kedekatan masalah ini dengan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
