Seoul – Sebagian besar anggota parlemen Korea Selatan pada hari Selasa (3/12) meloloskan keputusan untuk mencabut status darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, 190 dari 300 anggota legislatif mendukung langkah tersebut, menyusul kontroversi yang melibatkan kebijakan pemerintah.
Langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer diumumkan beberapa hari sebelumnya, dalam sebuah pengarahan yang disiarkan secara langsung. Dalam pengumumannya, Yoon menegaskan komitmennya untuk memberantas kekuatan yang dianggapnya pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional negara tersebut. Namun, keputusan ini memicu ketegangan politik yang semakin memanas di dalam negeri.Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang merupakan salah satu kritikus utama kebijakan darurat militer, menyatakan bahwa pemberlakuan tersebut adalah tindakan ilegal. Lee juga menyerukan warga untuk berkumpul di depan gedung parlemen untuk menggelar protes. “Pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol tak valid dan bertentangan dengan hukum,” ujar Lee, yang juga menuding pemerintah mencoba memanipulasi situasi untuk memperkuat kekuasaan.
Di sisi lain, pihak pemerintah mempertahankan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, dengan menanggapi ancaman yang dianggapnya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan Korea Utara. Namun, penolakan yang muncul dari sebagian besar kalangan parlemen dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan yang besar terhadap kebijakan tersebut.Meski keputusan parlemen untuk mencabut status darurat militer ini memperlihatkan perlawanan dari kekuatan legislatif, pemerintah Korsel belum memberikan respons resmi terkait langkah tersebut. Beberapa analis politik memperkirakan bahwa ketegangan ini bisa memicu lebih banyak ketidakstabilan politik, mengingat kedekatan masalah ini dengan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
Baca Juga:
(JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik