JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara memutuskan untuk mengubah nama resmi mereka.
Langkah ini dilakukan dengan beragam alasan, mulai dari menyelaraskan dengan bahasa lokal, menghindari kebingungan, hingga menegaskan identitas nasional.
Perubahan nama negara sering kali menimbulkan efek global dan diplomatik, serta menjadi simbol kebanggaan kultural.Baca Juga:
1. Turkiye: Menyempurnakan Identitas Nasional
Pada 2022, Turki meminta komunitas internasional untuk menyebut negara mereka sebagai Turkiye, sesuai bahasa lokal.
Pejabat menyatakan perubahan ini mencerminkan budaya nasional dan menghilangkan kebingungan dengan istilah "turkey" yang juga berarti burung kalkun.
2. Makedonia Utara: Penyelesaian Sengketa Diplomatik
Republik Makedonia resmi berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara pada 2019, menyelesaikan konflik panjang dengan Yunani terkait klaim wilayah Makedonia.
Langkah ini membuka jalan bagi keanggotaan NATO dan menegaskan pentingnya diplomasi dalam penamaan negara.
3. Belanda: Menghapus Holland dari Peta Internasional
Pada 2020, Belanda meminta dunia internasional menghentikan penggunaan istilah "Holland" karena hanya mencakup dua provinsi, sementara negara memiliki sepuluh provinsi.
Perubahan ini dimaksudkan agar seluruh wilayah mendapat sorotan yang setara.
JAKARTA Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB) menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto soal pemberian kewarganegaraan ganda secara
NASIONAL
KEBUMEN Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kepintaran sebagai alasan untuk bersikap sombo
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan menangkap seorang residivis berinisial M Arif Matondang (30) yang diduga menjadi spesialis pencurian kendaraan ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi seben
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi ribuan titik panas atau hotspot masih tersebar di sejumlah wilayah Indones
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendid
NASIONAL
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
