Dari Turkiye hingga Timor-Leste: 10 Negara Ini Berubah Nama dalam 20 Tahun Terakhir, Apa Alasannya?

JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara memutuskan untuk mengubah nama resmi mereka.

Langkah ini dilakukan dengan beragam alasan, mulai dari menyelaraskan dengan bahasa lokal, menghindari kebingungan, hingga menegaskan identitas nasional.

Perubahan nama negara sering kali menimbulkan efek global dan diplomatik, serta menjadi simbol kebanggaan kultural.

Baca Juga:

• Wali Kota Denpasar Keliru Kaitkan Presiden dengan Penonaktifan PBI JK, FSKMP Siap Lapor ke Polisi

1. Turkiye: Menyempurnakan Identitas Nasional

Pada 2022, Turki meminta komunitas internasional untuk menyebut negara mereka sebagai Turkiye, sesuai bahasa lokal.

Pejabat menyatakan perubahan ini mencerminkan budaya nasional dan menghilangkan kebingungan dengan istilah "turkey" yang juga berarti burung kalkun.

2. Makedonia Utara: Penyelesaian Sengketa Diplomatik

Republik Makedonia resmi berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara pada 2019, menyelesaikan konflik panjang dengan Yunani terkait klaim wilayah Makedonia.

Langkah ini membuka jalan bagi keanggotaan NATO dan menegaskan pentingnya diplomasi dalam penamaan negara.

3. Belanda: Menghapus Holland dari Peta Internasional

Pada 2020, Belanda meminta dunia internasional menghentikan penggunaan istilah "Holland" karena hanya mencakup dua provinsi, sementara negara memiliki sepuluh provinsi.

Perubahan ini dimaksudkan agar seluruh wilayah mendapat sorotan yang setara.

4. Czechia: Singkatan Praktis dari Republik Ceko

Meski Republik Ceko masih sah, nama Czechia diperkenalkan pada 2016 sebagai bentuk singkat, lebih mudah digunakan di olahraga dan kegiatan internasional.

Banyak organisasi global mulai beralih menggunakan nama ini secara bertahap.

5. Eswatini: Kembali ke Akar Pra-Kolonial

Swaziland resmi menjadi Eswatini pada 2018, yang berarti "Tanah Swazi" dalam bahasa lokal.

Raja Mswati III menandai perubahan ini pada 50 tahun kemerdekaan, sekaligus menegaskan identitas pra-kolonial negara tersebut.

6. Cabo Verde: Menegaskan Bahasa Portugis

Negara kepulauan Afrika Barat ini meminta dunia internasional menggunakan nama Cabo Verde sejak 2013, agar konsisten dengan bahasa Portugis resmi negara, menggantikan sebutan "Cape Verde".

7. Timor-Leste: Identitas Baru Pasca Kemerdekaan

Timor Timur resmi menjadi Timor-Leste sejak merdeka pada 2002.

Nama ini diterima secara global sebagai pengakuan resmi negara, meski sebagian media masih menggunakan istilah lama untuk kemudahan pembaca.

8. Burma dan Myanmar: Masih Menjadi Perdebatan

Meski berganti nama menjadi Myanmar pada 1989, sebagian negara tetap menggunakan "Burma" sebagai simbol penolakan terhadap pemerintah saat itu.

Nama ini masih menjadi simbol politik sekaligus geografi.

9. Kazakhstan: Simplifikasi Nama di Bahasa Inggris

Kazakhstan belum mengubah nama resminya, namun penggunaan tanpa awalan "Republik" semakin populer dalam materi internasional, sebagai bagian dari strategi branding negara.

10. Sri Lanka: Meninjau Kembali Nama Lembaga Era Kolonial

Meski resmi berganti dari Ceylon pada 1972, diskusi tentang nama institusi yang masih memakai era kolonial terus berlangsung, seperti "Bank of Ceylon".

Sementara merek dagang seperti "Ceylon Tea" tetap digunakan global.

Perubahan nama negara bukan sekadar formalitas, tapi mencerminkan identitas, sejarah, dan diplomasi.

Setiap langkah membawa pesan budaya dan politik yang dapat memengaruhi persepsi dunia.*

(sn/ad)

Wali Kota Denpasar Keliru Kaitkan Presiden dengan Penonaktifan PBI JK, FSKMP Siap Lapor ke Polisi

Jokowi Klaim Bukan Inisiator, Eks Penyidik: Tidak Menandatangani, Bukan Berarti Tidak Setuju Revisi UU KPK

“Gimmick Politik!” Jamaluddin Ritonga Soroti Langkah Jokowi Soal UU KPK

Harga Emas Dunia Melemah di Tengah Penguatan Dolar AS, Pasar Menanti Sinyal Suku Bunga The Fed

Diduga Rem Blong, Truk Pengangkut Alat Berat Hantam Tebing di Banyumas, Dua Orang Tewas

Dokter Tifa Klaim Gunakan Ilmu CIA dan FBI untuk Teliti Ijazah Jokowi: Bukan Ilmu Ghaib!