JAKARTA - Pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, hal tersebut dipicu oleh kenaikan tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, menyusul penghapusan fasilitas rumah dinas (RJA) yang selama ini diberikan kepada para wakil rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa tunjangan tersebut wajar, mengingat tingginya biaya sewa rumah atau apartemen di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Menurutnya, angka Rp 50 juta sudah pas jika dihitung bersama kebutuhan lain seperti pembantu dan sopir.
"Kalau kontrak rumah sekarang sekitar Rp 30 juta - Rp 75 juta. Tambah sopir, pembantu, itu 50 juta sudah cukup," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Baca Juga:
Adies juga menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok. Ia merinci, gaji anggota DPR tetap sekitar Rp 6,5 juta, sedangkan total penghasilan termasuk tunjangan kini mencapai Rp 70 juta per bulan.
Tunjangan Naik, Rumah Dinas Tak Lagi Layak?
Baca Juga:
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa alasan utama penghapusan RJA adalah karena kondisi fisik rumah dinas di Kalibata yang sudah berusia hampir 40 tahun dan dianggap tidak layak huni. Selain itu, biaya pemeliharaan rumah dinas disebut sangat tinggi, bahkan bisa mencapai Rp 120 miliar per tahun.
"Banyak keluhan soal bocor, banjir, dan bangunan tua. Tunjangan ini lebih efisien," ujar Indra.
Ia juga mengungkap bahwa besaran tunjangan ditentukan melalui kesepakatan pimpinan DPR dan disetujui oleh Kementerian Keuangan pada Agustus 2024, dengan acuan nilai tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta.
Beragam Tanggapan dari Anggota DPR
Sejumlah anggota DPR menyambut baik kebijakan ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dan Ketua Banggar Said Abdullah menyebut pemberian tunjangan jauh lebih efisien dibanding pemeliharaan fasilitas rumah dinas.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa gaji dan tunjangan saat ini sudah cukup dan bahkan bisa untuk berbagi kepada yang membutuhkan.
"Alhamdulillah, cukup. Malah bisa berbagi kepada yang lain," ucap Jazilul.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
