Viral! Siswa SMPN 1 Pantai Labu Buang MBG ke Jalan, Diduga Tak Layak Konsumsi
DELI SERDANG Aksi protes tak biasa dilakukan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu setelah membuang puluhan paket program Makan Bergiz
PERISTIWA
JAKARTA - Pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, hal tersebut dipicu oleh kenaikan tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, menyusul penghapusan fasilitas rumah dinas (RJA) yang selama ini diberikan kepada para wakil rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa tunjangan tersebut wajar, mengingat tingginya biaya sewa rumah atau apartemen di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Menurutnya, angka Rp 50 juta sudah pas jika dihitung bersama kebutuhan lain seperti pembantu dan sopir.
"Kalau kontrak rumah sekarang sekitar Rp 30 juta - Rp 75 juta. Tambah sopir, pembantu, itu 50 juta sudah cukup," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Adies juga menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok. Ia merinci, gaji anggota DPR tetap sekitar Rp 6,5 juta, sedangkan total penghasilan termasuk tunjangan kini mencapai Rp 70 juta per bulan.
Tunjangan Naik, Rumah Dinas Tak Lagi Layak?
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa alasan utama penghapusan RJA adalah karena kondisi fisik rumah dinas di Kalibata yang sudah berusia hampir 40 tahun dan dianggap tidak layak huni. Selain itu, biaya pemeliharaan rumah dinas disebut sangat tinggi, bahkan bisa mencapai Rp 120 miliar per tahun.
"Banyak keluhan soal bocor, banjir, dan bangunan tua. Tunjangan ini lebih efisien," ujar Indra.
Ia juga mengungkap bahwa besaran tunjangan ditentukan melalui kesepakatan pimpinan DPR dan disetujui oleh Kementerian Keuangan pada Agustus 2024, dengan acuan nilai tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta.
Beragam Tanggapan dari Anggota DPR
Sejumlah anggota DPR menyambut baik kebijakan ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dan Ketua Banggar Said Abdullah menyebut pemberian tunjangan jauh lebih efisien dibanding pemeliharaan fasilitas rumah dinas.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa gaji dan tunjangan saat ini sudah cukup dan bahkan bisa untuk berbagi kepada yang membutuhkan.
"Alhamdulillah, cukup. Malah bisa berbagi kepada yang lain," ucap Jazilul.
DELI SERDANG Aksi protes tak biasa dilakukan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu setelah membuang puluhan paket program Makan Bergiz
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya perbedaan perlakuan pajak antara kendaraan ber
EKONOMI
PASURUAN Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerin
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tid
POLITIK
JAKARTA Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi
PENDIDIKAN
MEDAN Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan N
KESEHATAN
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka rekrutmen besarbesaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Posisi ini menjadi salah s
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liqu
EKONOMI