Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) atas kasus penyebaran fitnah yang melibatkan terpidana Silfester Matutina terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), digelar hari ini, Rabu (20/8/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Humas PN Jakarta Selatan, Rio Barten, menyampaikan bahwa sidang dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB, namun bisa disesuaikan tergantung kesiapan para pihak.
"Sidang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB, pelaksanaannya dapat menyesuaikan bergantung pada kesiapan para pihak," ujar Rio saat dikonfirmasi.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) turut merespons pertanyaan publik soal belum dieksekusinya Silfester meski putusan hukum sudah berkekuatan tetap. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa pengajuan PK tidak menunda proses eksekusi.
"Besok sidang PK, tunggu tinggal PK aja. Kita tunggu lihat aja besok. Tapi PK tidak menunda eksekusi," tegas Anang kepada media.
Ia menjelaskan bahwa proses eksekusi adalah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) sebagai jaksa eksekutor.
Latar Belakang Kasus
Silfester Matutina dilaporkan oleh Solihin Kalla, putra Jusuf Kalla, atas tuduhan menyebarkan fitnah saat berorasi pada 2017. Dalam pernyataannya, Silfester menuduh Jusuf Kalla menggunakan isu SARA demi memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Silfester sempat divonis 1 tahun penjara di tingkat pertama, namun Mahkamah Agung kemudian memperberat hukumannya menjadi 1,5 tahun penjara. Meski demikian, hingga saat ini Silfester belum dieksekusi.
Dengan sidang PK yang digelar hari ini, sorotan publik pun kembali mengarah pada kepastian hukum dan penegakan eksekusi vonis.*
(d/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL