JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang mencederai integritas institusi, termasuk dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Menurut Yassierli, jika terbukti ada penyimpangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker K3), maka pihaknya siap melakukan perombakan menyeluruh.
Baca Juga:
"Tentu semua harus berbasis bukti. Tapi saya pastikan, jika memang terbukti benar, tidak akan ada toleransi. Langkah tegas termasuk perombakan akan kami ambil demi menjaga marwah Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Yassierli menegaskan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, namun tindakan korektif akan dilakukan jika hasil penyelidikan KPK menunjukkan adanya pelanggaran.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa dirinya memiliki kewenangan atas jajaran pejabat struktural di bawah eselon I, dan siap menonaktifkan siapa pun yang terbukti melakukan tindakan koruptif.
"Kalau menyangkut pejabat di level eselon satu ke bawah, itu kewenangan saya, dan saya tidak akan segan untuk menonaktifkan siapa pun yang terlibat," tegasnya.
Namun untuk posisi Wakil Menteri, Yassierli menjelaskan bahwa keputusan terkait jabatan tersebut merupakan kewenangan Presiden, bukan Menteri Tenaga Kerja.
Dalam OTT yang dilakukan pada Rabu malam (20/8/2025), KPK mengamankan Immanuel Ebenezer atas dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3. Dugaan praktik ini disebut telah berlangsung sejak tahun 2019.
Selain itu, KPK juga menyita 15 unit mobil dan 7 sepeda motor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini menuai perhatian publik lantaran menyangkut integritas dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya di bidang pengawasan dan keselamatan kerja yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan pekerja.
Menutup pernyataannya, Yassierli memastikan bahwa Kemenaker berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
"Kemenaker adalah lembaga pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan penegakan integritas tidak boleh berhenti, dan kami siap bekerja sama dengan KPK untuk mengawal proses ini," tandasnya.*
(kp/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
