JAKARTA — Wacana pengadaan gerbong khusus bagi penumpang yang merokok di layanan kereta api kembali mencuat ke ruang publik.
Usulan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, dalam rapat bersama Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Rabu (20/8).
Namun, baik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun manajemen KAI menegaskan bahwa kereta api tetap menjadi kawasan tanpa rokok (KTR) yang telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional.
Baca Juga:
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menyatakan bahwa larangan merokok di seluruh moda transportasi publik, termasuk kereta api, mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terkait pengamanan produk tembakau.
"Berdasarkan regulasi tersebut, kereta api merupakan kawasan tanpa rokok. Kami menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berubah dan terus dijalankan secara konsisten demi menjamin kenyamanan dan kesehatan seluruh penumpang," ujar Allan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8).
Baca Juga:
Kemenhub menekankan bahwa perjalanan kereta api harus memberikan udara bersih dan sehat bagi semua penumpang, tanpa terkecuali.
Menurut Allan, menjaga lingkungan bebas asap rokok di dalam kereta adalah bentuk perlindungan nyata terhadap perokok pasif dan mendukung standar pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan.
"Ini bukan semata aturan administratif, melainkan komitmen kami untuk melindungi masyarakat pengguna jasa transportasi dari paparan zat adiktif yang membahayakan," tegas Allan.
Sejalan dengan Kemenhub, PT KAI juga memastikan tidak akan membuka ruang khusus merokok, baik dalam bentuk gerbong maupun area tertentu.
Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyatakan bahwa sejak 2014, KAI telah menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh layanan kereta api, termasuk kereta jarak jauh.
"Kami berkomitmen menghadirkan perjalanan yang nyaman dan sehat. Udara bersih di dalam kereta merupakan bagian dari layanan prima kami yang tak bisa dikompromikan," kata Anne saat dihubungi.
Anne juga menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya demi kepatuhan terhadap regulasi, namun juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung hidup sehat dan menciptakan lingkungan publik yang aman bagi seluruh kalangan.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
