MEDAN – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan siber pemerintah daerah guna mengantisipasi potensi serangan siber yang kian meningkat.
Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Budi Eko P, mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 42 persen dari 552 pemerintah daerah di Indonesia yang telah membentuk TTIS.
"Percepatan pembentukan TTIS sangat perlu kita percepat. Sebab beberapa infrastruktur digital milik pemerintah telah mengalami serangan siber dan pencurian data selama beberapa tahun terakhir," ujarnya usai rapat koordinasi percepatan pembentukan dan penguatan TTIS di Medan, Kamis (21/8).
Menurut Budi Eko, insiden serangan siber yang menimpa institusi penting seperti BPJS, KPU, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi bukti nyata perlunya langkah antisipasi yang serius.
Oleh karena itu, Kemenko Polkam bersama Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk dan memperkuat TTIS.
Sesuai arahan Presiden RI, pembentukan TTIS diharapkan selesai tahun ini, sementara peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) akan menjadi fokus tahun berikutnya.
"Tahun ini prioritas pembentukan TTIS, tahun depan baru kita tingkatkan kapasitas SDM-nya," jelas Budi Eko.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan percepatan pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Namun, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang persandian dan keamanan informasi.
"Jumlah ASN yang memiliki keahlian di bidang ini masih sangat minim, hanya sekitar 10 orang yang mengcover 33 kabupaten/kota di Sumut," ujar Erwin.
Saat ini, dua TTIS di Sumatera Utara telah beroperasi, yakni di Kota Medan dan Kabupaten Nias.
TOBA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan setelah sebanyak 34 siswa SMP Negeri 1 Lagubot
Peristiwa
MEDAN Kasus penipuan dengan modus scamming melalui aplikasi WhatsApp kembali terjadi.adsense Kali ini, korbannya adalah tokoh masyarak
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pr
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Felis, bocah berusia 3 tahun 7 bulan asal Arse Julu, Kelurahan Arse, Tapanuli Selatan, harus menghadapi perjuangan hidu
Kesehatan
LHOKSEUMAWE Tim voli putri Persit Korem 011/Lilawangsa keluar sebagai juara dalam turnamen bola voli yang digelar dalam rangka mempering
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tujuh staf Direktorat Jenderal Mineral dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
