Padangsidimpuan – Nama politisi senior asal Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, namanya ikut terseret dalam pusaran dugaan penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komisi XI DPR RI.
Dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aliran dana CSR yang seharusnya ditujukan untuk kegiatan sosial, justru diduga dialihkan melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. Gus Irawan, yang pernah menjadi anggota Komisi tersebut, ikut disorot dalam skema dugaan penyalahgunaan dana sosial tersebut.
"Dana CSR BI dan OJK semestinya disalurkan untuk kepentingan publik, bukan untuk memperkuat pengaruh politik," tegas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers Kamis (7/8/2025) di Gedung Merah Putih.
Rp25 Miliar per Anggota, Yayasan Jadi Jalur Penyaluran
KPK mengungkap adanya aliran dana hingga Rp25 miliar per anggota DPR RI Komisi XI dalam satu periode. Pola penyaluran dilakukan melalui skema persetujuan anggaran, dimulai dengan pembentukan panitia kerja (Panja), lalu dilanjutkan rapat tertutup dengan BI dan OJK, hingga tercapainya kesepakatan alokasi kegiatan sosial.
Namun, kegiatan tersebut disalurkan melalui yayasan tertentu. Dalam dugaan KPK, yayasan yang disebut terkait dengan Gus Irawan Pasaribu juga masuk dalam pola ini.
Dari informasi yang dihimpun, yayasan yang disebut-sebut adalah Yayasan H. Hasan Pinayungan, yang terletak di Kelurahan Bincar (Kamp Marancar), Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
Diduga untuk Kepentingan Politik dan Pribadi
KPK menilai, pola penyaluran CSR melalui yayasan membuka ruang penyalahgunaan. Dana yang seharusnya menjangkau masyarakat luas, justru ditengarai digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.
Tak hanya itu, sorotan publik juga tertuju pada sejumlah aset usaha milik Gus Irawan, termasuk bisnis galon minyak atau SPBU, yang memunculkan spekulasi apakah sumber kekayaannya berkaitan dengan posisi strategis di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan migas.
Harta Kekayaan Capai Rp50 Miliar
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan, total kekayaan Gus Irawan mencapai Rp49,97 miliar. Rinciannya meliputi:
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
