Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, yang menjadi sorotan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, yang diamankan KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, di Jakarta.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Benar, ada giat tangkap tangan. Terkait pemerasan pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh kepada awak media.
Penangkapan Noel sontak memicu reaksi luas di media sosial. Warganet menggali kembali jejak digital sang wamenaker yang dikenal vokal menyuarakan antikorupsi dan bahkan pernah menyerukan hukuman mati bagi para koruptor.
Jejak Digital Jadi Sorotan
Dalam potongan video yang viral dari program Indonesia Lawyers Club (ILC) tahun 2024, Noel dengan lantang menyebut bahwa masyarakat sudah muak dengan "politisi tua yang korup". Ia juga menyambut baik hadirnya regenerasi politik lewat tokoh muda seperti Gibran Rakabuming Raka.
"Kita sudah muak dengan para politisi korup yang tua ini," tegas Noel saat itu.
Tak hanya itu, pada 17 Desember 2020, dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Relawan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet", Noel bahkan menyatakan dukungannya terhadap hukuman mati bagi pejabat yang korupsi, dan mengusulkan agar seluruh harta mereka disita.
"Pakta integritas nanti kontennya: siapa pun menteri yang korupsi, siap dihukum mati dan dimiskinkan," ujar Noel saat menandatangani pakta integritas bersama Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
Namun kini, pernyataan-pernyataan tersebut justru menjadi bumerang. Noel sendiri ditangkap karena dugaan kasus korupsi, membuat warganet menanggapi penangkapan ini dengan sindiran tajam.
"Semoga saja Bung Noel jadi pionir pertama yang menerima hukuman mati sesuai harapannya. Aamiin," tulis salah satu pengguna media sosial.
"Wakil Menteri Noel adalah satu-satunya anggota kabinet yang mendukung hukuman mati koruptor. Kini, dia bisa membuktikan komitmennya," ujar akun lainnya secara sarkastis.
Masih dalam Proses Pemeriksaan
KPK belum memberikan keterangan lebih rinci terkait jumlah uang yang diamankan maupun status hukum Noel. Hingga saat ini, Immanuel Ebenezer masih diperiksa secara intensif bersama sejumlah pihak lainnya yang diamankan dalam OTT tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang penangkapan pejabat tinggi negara yang terjerat korupsi, sekaligus menyoroti ironi antara narasi moral di ruang publik dan praktik kekuasaan di balik layar.*
(d/j006)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL