TAPSEL - Warga Desa Sihopur dan Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali mengeluhkan kondisi Bendungan Sungai Bangkola yang sudah lebih dari empat tahun rusak tanpa pernah diperbaiki pemerintah.
Padahal, bendungan ini vital untuk mengairi ratusan hektare sawah yang menjadi sumber pangan utama masyarakat desa. Warga sudah berulang kali mengusulkan perbaikan melalui forum Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, namun hingga kini belum ada respon atau realisasi dari pemerintah setempat.
"Sudah bertahun-tahun kami usulkan, tapi tidak pernah digubris. Air dari bendungan ini sangat penting untuk sawah kami. Sekarang kami harus membuat bendungan darurat sendiri," ujar Rohman Rambe (45), warga Sihopur, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:
Warga lainnya, bermarga Siregar, bahkan menyebut camat setempat kerap melewati lokasi rusaknya bendungan menuju perkebunan sawit pribadi, namun tak juga turun tangan.
"Saya pernah tanya langsung ke camat, katanya 'bereslah itu', tapi nyatanya tak ada juga tindakan. Padahal hampir tiap hari dia lewat situ. Kami jadi curiga juga soal lahan sawitnya, dari mana asalnya itu?" kata Siregar dengan nada geram.
Baca Juga:
Rampas Setia 08 Turun Tangan: Bangun Bendungan Darurat
Merasa diabaikan, warga akhirnya bersama DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan aksi gotong royong membangun bendungan sementara menggunakan goni berisi pasir. Langkah ini diambil agar air sungai tetap bisa dialirkan untuk irigasi, mengingat masa tanam padi sudah dekat.
"Kalau nunggu pemerintah, panen bisa gagal. Kami hanya bisa buat sementara, tapi kalau hujan besar, bisa jebol. Makanya kami minta pemerintah segera turun tangan," ucap Rohman.
Ketua DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tapsel, Erijon Damanik, didampingi Ketua BPD Sihopur, Purba Ritonga, mengecam sikap pembiaran pemerintah daerah terhadap infrastruktur pertanian ini.
"Kalau pemerintah tak peduli, lalu siapa yang mendukung swasembada pangan? Cita-cita Presiden Prabowo Subianto bisa gagal total kalau daerah-daerah seperti ini tidak diperhatikan," tegas Erijon.
Desakan Perbaikan dan Audit Kepemilikan Lahan
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
