Imbas Kasus Korupsi Wamenaker, Pengamat: Saatnya Prabowo Reshuffle Kabinet

JAKARTA — Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian publik.

Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai kasus ini menjadi momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan perombakan kabinet.

Menurut Ari, reshuffle kali ini tidak hanya menyasar aspek kebersihan birokrasi dari praktik korupsi, namun juga menyangkut efisiensi anggaran serta penegasan arah konsolidasi politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Kehadiran wakil menteri sejatinya tak lagi terlalu diperlukan, mengingat fungsi dan tanggung jawab di level kementerian sudah tertangani oleh Sekjen, Dirjen, hingga staf ahli," ujar Ari, Jumat (22/8/2025).

Ia menyebut, posisi wamen di beberapa kementerian selama ini justru berpotensi menambah beban keuangan negara tanpa kontribusi signifikan terhadap efektivitas pemerintahan.

Ari mencontohkan, selama 10 bulan menjabat, Noel dinilai lebih banyak tampil di hadapan publik untuk isu-isu yang seharusnya dapat ditangani oleh struktur daerah.

"Wamenaker lebih sering mengurusi soal ijazah karyawan yang ditahan perusahaan, sebuah isu yang sebenarnya bisa ditangani oleh dinas ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa beberapa posisi wamen cenderung menjadi "panggung tambahan" yang tak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien.

Ari mendorong agar Presiden Prabowo mengevaluasi secara menyeluruh posisi wakil menteri di seluruh kementerian.

Menurutnya, anggaran yang selama ini terserap untuk membiayai gaji, tunjangan, hingga fasilitas wamen dapat dialihkan untuk program-program prioritas seperti peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, atau program makan bergizi gratis yang sedang disiapkan pemerintah.

"Langkah ini bukan hanya memperkuat komitmen pemerintah dalam efisiensi birokrasi, tapi juga memberikan sinyal kepemimpinan yang tegas kepada masyarakat," imbuhnya.

Dari sisi politik, reshuffle juga dinilai penting untuk mempertegas posisi Presiden Prabowo di tengah spekulasi publik mengenai bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.