JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tidak terkait dengan upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut) yang menyeret nama Gubernur Bobby Nasution.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan OTT di Kementerian Ketenagakerjaan murni berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). OTT ini berawal dari keluhan para buruh soal pungutan liar dalam proses sertifikasi tersebut.
"Kami tegaskan, masalah tudingan seolah-olah yang mengalihkan isu, kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang," ujar Setyo, dikutip dari YouTube resmi KPK, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga:
Dalam OTT yang digelar pada Rabu (20/8/2025), KPK menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan senilai sekitar Rp 81 miliar. Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sekitar Rp 170 juta, mata uang asing, serta 22 kendaraan.
Baca Juga:
Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut Masih Didalami
Sementara itu, kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut merupakan salah satu skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Proyek bernilai total Rp 231,8 miliar ini diduga melibatkan suap sekitar Rp 2 miliar.
KPK terus mendalami adanya kemungkinan perintah dari pejabat berpengaruh kepada Kepala Dinas PUPR nonaktif Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang diduga memungut fee hingga 10-20 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp 46 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan penyidik tengah menelusuri aliran dana dan siapa yang memerintahkan Topan melakukan pungutan tersebut.
Sejumlah saksi kunci telah diperiksa, termasuk Penjabat Sekda Sumut M Ahmad Effendy, terkait pergeseran anggaran dua proyek jalan senilai Rp 157,8 miliar. Topan diduga melakukan pengalihan anggaran sehingga proyek yang tidak direncanakan mendapatkan dana.
KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Rektor USU, mantan Kepala Kejati Sumut, serta pejabat Kepolisian, guna mendalami kasus ini.*
(tb/j006)
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik