Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Damai di DPR, Desak Reformasi dan Pengesahan RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa dan organisasi pemuda dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin pagi (25/8/2025), mulai pukul 10.00 WIB.

Aksi ini menjadi bentuk kritik dan aspirasi masyarakat terhadap sejumlah isu kebangsaan, yang dinilai memerlukan perhatian dan respons serius dari para pemangku kepentingan di lembaga legislatif.

Seruan aksi awalnya tersebar melalui platform media sosial X dan grup percakapan WhatsApp, yang kemudian viral setelah dibagikan oleh sejumlah akun berpengaruh dengan ribuan pengikut.

Aksi tersebut disebut sebagai "gerakan moral rakyat" yang menyuarakan pembaruan sistem politik nasional.

Berdasarkan informasi yang diterima, beberapa elemen massa yang turut dalam aksi ini di antaranya:

- Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia (500 peserta)

- BEM Universitas Indraprasta PGRI (100 peserta)

- BEM Nusantara Pengurus Daerah Khusus Ibukota Jakarta (300 peserta)

- Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Jakarta Timur (50 peserta)

- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat (50 peserta)

Aksi kali ini mengusung sembilan poin tuntutan, di antaranya mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, melakukan reformasi internal lembaga legislatif, hingga menyuarakan aspirasi agar Ketua DPR saat ini, Puan Maharani, mengundurkan diri.

Salah satu poin yang paling banyak menuai perhatian publik adalah seruan pembubaran DPR RI, penghapusan gaji dan tunjangan anggota dewan, serta kritik terhadap sistem perwakilan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kepentingan rakyat.

Dalam pernyataan resminya, massa aksi juga menyampaikan kekecewaan atas jalannya pemerintahan.

Mereka menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai simbol pemerintahan yang, menurut mereka, belum memberikan solusi nyata atas persoalan rakyat.

Tidak hanya itu, mantan Presiden Joko Widodo juga disinggung dalam tuntutan.

Massa menilai bahwa Jokowi masih memainkan peran politik melalui jaringan kekuasaan dan kelompok oligarki, meski tidak lagi menjabat secara formal.

Pihak kepolisian telah bersiaga untuk memastikan jalannya aksi berlangsung kondusif.

Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, serta unsur Satpol PP dikerahkan di area strategis sekitar kompleks parlemen guna menjaga keamanan dan ketertiban.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung secara tertib, dan perwakilan massa tengah berupaya melakukan audiensi dengan anggota DPR RI untuk menyampaikan langsung poin-poin aspirasi mereka.

Aksi ini diharapkan menjadi ruang demokratis untuk menyuarakan kritik, tanpa mengesampingkan etika, keamanan, dan prinsip negara hukum.*

(bb/a008)