JAKARTA - Komisi I DPR RI memutuskan mempercepat jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8), menyusul situasi di luar Gedung DPR/MPR yang memanas akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh.
Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit, jauh lebih singkat dibandingkan RDPU pada umumnya yang memakan waktu beberapa jam dengan sesi pendalaman.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan percepatan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar para peserta rapat tidak terjebak di dalam kompleks parlemen bila eskalasi kericuhan semakin tinggi.
"Mengingat kondisi di luar semakin panas, kami khawatir kalau rapat berlangsung terlalu lama akan sulit keluar dari kompleks," ujar Dave saat menutup rapat.
Dalam RDPU kali ini, Komisi I DPR turut mengundang perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Namun karena waktu yang terbatas, peserta diminta untuk menyampaikan masukan dan pertanyaan secara tertulis melalui sekretariat DPR.
"Silakan semua masukan disampaikan tertulis untuk kita rangkum. Pendalaman juga bisa dilakukan lewat mekanisme tersebut," imbuh Dave.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran bisa menuntaskan pembahasan pada tahun ini, agar segera masuk ke tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR.
"Undang-Undang ini sudah lama, dibuat tahun 2002 dan revisinya tertunda sejak 2011. Tahun ini kami harap bisa rampung," ujarnya optimis.
Sementara itu, bentrokan antara aparat dan massa aksi di luar Gedung DPR terus berlanjut. Massa yang menolak sejumlah kebijakan parlemen, termasuk fasilitas baru bagi anggota DPR dan RUU kontroversial lainnya, sempat berusaha menerobos pagar barikade. Polisi pun membalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon.
Meski sempat dibubarkan, sebagian demonstran bertahan dan bergeser ke pintu belakang kompleks DPR/MPR. Hingga sore, situasi masih belum sepenuhnya kondusif.*
(ms/j006)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Politik
BINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
Pemerintahan
