"Nggak Punya Legitimasi!", Mahfud MD Sentil Kedudukan Gibran Usai Putusan Ijazah MK
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak memenuhi syarat unt
POLITIK
JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan resmi terkait tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurutnya, tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan tersebut hanya diberikan hingga Oktober 2025, dan bukan bersifat permanen selama masa jabatan.
Dalam keterangannya kepada media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025), Dasco menegaskan bahwa tunjangan kontrak rumah diberikan menyusul belum tersedianya fasilitas rumah dinas di Kompleks Kalibata bagi para anggota DPR periode 2024–2029.
"Ketika anggota DPR dilantik Oktober 2024, mereka belum mendapatkan fasilitas perumahan. Karena itu, dipandang perlu untuk memberikan dana kontrak rumah sebagai bentuk fasilitas sementara," jelas Dasco.
Lebih lanjut, Dasco memaparkan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan tersebut diberikan selama 12 bulan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Dana tersebut ditujukan untuk mengontrak rumah selama masa jabatan 5 tahun, bukan untuk dibayarkan rutin hingga 2029.
"Saya ulangi, anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Uang itu digunakan untuk menyewa rumah selama masa jabatan lima tahun," tegasnya.
Dasco juga menekankan bahwa setelah Oktober 2025, tidak ada lagi pencairan tunjangan rumah bagi anggota DPR.
Ia menyadari bahwa informasi yang beredar di masyarakat sempat menimbulkan polemik, yang menurutnya dipicu oleh kurangnya penjelasan detail sebelumnya.
"Mungkin memang penjelasan kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas," tambahnya.
Tunjangan perumahan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk dari tokoh publik seperti Jerome Polin, yang mengkritik jumlah tunjangan tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.
Meskipun demikian, penegasan dari pihak DPR diharapkan dapat memperjelas alur dan tujuan pemberian tunjangan tersebut.*
(sn/a008)
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak memenuhi syarat unt
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengaku telah menghubungi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (W
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengemukakan gagasa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menyusul putusan Mahk
NASIONAL
RIYADH Serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, menewaskan sedikitnya 12 orang dan meluk
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mengembangkan sejumlah bahan bakar nabati atau biofuel berbasis sumber daya domestik, mulai dari kelapa saw
EKONOMI
BATU BARA Sebagai upaya dalam membangkitkan kembali olahraga tradisional sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyaraka
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang pria meninggal dunia setelah terjatuh dari gedung Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan pada Rabu (7/10/2026) malam. Pol
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta kasus dugaan penggunaan rumah dinas TNI sebagai markas judi online (judol) di kaw
NASIONAL
JAKARTA Membaca doa dan zikir pagi serta petang menjadi salah satu amalan yang dapat dilakukan umat Islam untuk memulai dan menutup aktivi
AGAMA