sumut - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam skandal korupsi proyek pembangunan jalan yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti Fitra Sumut, Elfenda Ananda, menyoroti pergeseran anggaran APBD 2025 senilai Rp 425 miliar dari sejumlah dinas ke Dinas PUPR Sumut, yang kini menjadi sorotan karena proyek-proyeknya terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kadis PUPR, Topan Obaja Putra Ginting.
"Pergeseran anggaran itu seharusnya untuk program produktif seperti alat pertanian atau permodalan UMKM, bukan proyek jalan. Tapi di Dinas PUPR ada fee proyek, itu yang jadi bancakan," kata Elfenda, Senin (25/8).
KPK sebelumnya menetapkan Topan Ginting dan sejumlah pihak lain sebagai tersangka dalam kasus suap proyek jalan, termasuk pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp 231,8 miliar.
KPK menilai proyek ini telah memicu aliran dana tidak sah, bahkan sebelum anggarannya resmi tersedia dalam APBD.
"Proyek ini belum ada anggaran resmi, tapi seolah-olah sudah tersedia. Maka kontraktor tergiur dan menyetor uang muka. Ini bermula dari keinginan Gubernur Sumut membangun jalan, padahal belum ada dananya," tegas Elfenda.
Elfenda juga menyinggung dugaan nepotisme dalam Tim Efisiensi APBD bentukan Bobby Nasution, yang disebut sarat konflik kepentingan karena diisi oleh kerabat dan mantan tim sukses, seperti Yudha Johansyah dan Firsal Mutyara.
"Tim efisiensi ini bekerja tanpa SK, menggeser anggaran dari dinas-dinas tanpa melibatkan kepala dinas. Bahkan program yang sudah disusun TAPD dibatalkan sepihak," ungkap seorang pejabat Eselon III Dinas Sosial Sumut.
Firsal Mutyara, yang kini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sumut, menyatakan dirinya hanya memberikan pandangan ekonomi kepada gubernur. Namun, ia mengaku tidak tahu soal proyek jalan tersebut.
Hingga kini, KPK belum memeriksa Bobby Nasution. Namun juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemanggilan bisa dilakukan jika keterangannya diperlukan.
"Jika dibutuhkan keterangannya, maka penyidik tentu akan memanggil Saudara Bobby," kata Budi.
Sementara itu, nama-nama seperti Deddy Rangkuti (sepupu Bobby) dan Ricky Rangkuti sudah lebih dulu diperiksa karena diduga ikut mengatur pergeseran anggaran proyek tersebut.
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
