JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah oleh DPR RI. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Ini ada Undang-undang, perintahnya membuat kementerian. Maka Presiden akan menerbitkan Perpres untuk menjalankan UU tersebut," jelas Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Hasan menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan kementerian yang pembentukannya langsung diperintahkan oleh UUD 1945. Sebaliknya, kementerian ini dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, dan sepenuhnya berada di bawah kebijakan Presiden.
Penunjukan Menteri Haji dan Umrah Tunggu Keputusan Presiden
Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah, Hasan menegaskan bahwa penunjukan pejabat sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Apakah kepala yang sekarang (di Kemenag) otomatis jadi menteri? Itu biar Presiden yang menentukan," ujar Hasan.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan kementerian baru tentu membutuhkan persiapan anggaran tersendiri. "Sama seperti saat pembentukan PCO, semuanya harus disiapkan, termasuk anggarannya," tambahnya.
Disetujui DPR, Mitra Baru Komisi VIII
Sebelumnya, DPR RI telah resmi menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 menjadi undang-undang. RUU ini mengatur pembentukan kementerian baru yang akan secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa kementerian ini akan menjadi koordinator utama dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus mengelola seluruh infrastruktur dan SDM terkait.
"Ini adalah bagian dari peningkatan pelayanan terhadap jamaah, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru dari Arab Saudi," ujarnya.
Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya, sehingga kementerian ini dipastikan akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI.*
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BIN
Pemerintahan
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba meski masih menjalani hukuman di Rutan Salemba. Ia diduga terlibat dalam jaringa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (16/10). adsenseBerdasarkan
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mencetak rekor tertinggi baru. Pada pe
Ekonomi
LABUAN BAJO Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tengah mematangkan rencana penerapan sistem kuota wisatawan untuk menjaga kelestarian lin
Pariwisata
JAKARTA Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung) resmi melelang 12 unit kendaraan mewah milik terpidana kasus penipuan robot t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para pelaku usaha tambang agar tidak lupa dengan ama
Politik
JAKARTA Hasil terbaik dari ChatGPT kerap bergantung pada cara pengguna menulis prompt atau perintah. Namun, bagi sebagian orang, menyusu
Sains & Teknologi
MEDAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 3 Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah ratusan paket makanan yang
Pendidikan
BATUBARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui s
Politik
