JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah oleh DPR RI. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Ini ada Undang-undang, perintahnya membuat kementerian. Maka Presiden akan menerbitkan Perpres untuk menjalankan UU tersebut," jelas Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Hasan menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan kementerian yang pembentukannya langsung diperintahkan oleh UUD 1945. Sebaliknya, kementerian ini dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, dan sepenuhnya berada di bawah kebijakan Presiden.
Baca Juga:
Penunjukan Menteri Haji dan Umrah Tunggu Keputusan Presiden
Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah, Hasan menegaskan bahwa penunjukan pejabat sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
"Apakah kepala yang sekarang (di Kemenag) otomatis jadi menteri? Itu biar Presiden yang menentukan," ujar Hasan.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan kementerian baru tentu membutuhkan persiapan anggaran tersendiri. "Sama seperti saat pembentukan PCO, semuanya harus disiapkan, termasuk anggarannya," tambahnya.
Disetujui DPR, Mitra Baru Komisi VIII
Sebelumnya, DPR RI telah resmi menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 menjadi undang-undang. RUU ini mengatur pembentukan kementerian baru yang akan secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa kementerian ini akan menjadi koordinator utama dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus mengelola seluruh infrastruktur dan SDM terkait.
"Ini adalah bagian dari peningkatan pelayanan terhadap jamaah, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru dari Arab Saudi," ujarnya.
Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya, sehingga kementerian ini dipastikan akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI.*
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional