Aksi Tolak Tunjangan Mewah DPRD Sumut Ricuh, Polisi Bubarkan Mahasiswa dengan Tindakan Tegas

MEDAN - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kebijakan tunjangan mewah DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh dan dibubarkan aparat kepolisian. Demonstrasi yang awalnya berjalan tertib berubah menjadi tidak kondusif usai terjadi pelemparan tomat ke arah gedung DPRD Sumut.

Insiden mulai memanas setelah orasi berlangsung sekitar satu jam. Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi kampus melakukan pelemparan tomat sebagai simbol kritik terhadap kebijakan tunjangan anggota dewan. Aksi simbolik tersebut justru memicu respons keras dari aparat kepolisian yang langsung mengejar dan membubarkan massa.

Mobil Komando Kabur, Mahasiswa Berhamburan

Kericuhan membuat mobil komando aksi kabur dari lokasi, diikuti oleh mahasiswa yang berlarian menyelamatkan diri ke berbagai arah, termasuk ke Lapangan Benteng dan Jalan Kapten Maulana Lubis. Beberapa dari mereka sempat tertahan di barikade polisi.

"Tadi masih orasi damai, tapi begitu ada lemparan, langsung dikejar. Padahal kami cuma protes damai soal tunjangan," ujar salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Polisi Tutup Akses Jalan dan Amankan Massa

Usai membubarkan demonstran, aparat kepolisian memblokade Jalan Imam Bonjol, tepatnya dari Simpang Kapten Maulana Lubis hingga Simpang Jalan Perdana-Jalan Kejaksaan. Arus lalu lintas sempat dialihkan dan macet terjadi di sejumlah ruas jalan sekitar pusat pemerintahan Sumatera Utara.

Polisi juga sempat mengamankan beberapa mahasiswa yang dianggap sebagai pemicu kericuhan. Namun, berdasarkan keterangan dari petugas, mereka telah dibebaskan setelah dimintai keterangan.

Latar Belakang Aksi

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan DPRD Sumut terkait penambahan tunjangan dan fasilitas mewah, yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum stabil.

Mahasiswa menilai langkah DPRD Sumut tidak etis dan mencederai rasa keadilan sosial, sehingga aksi ini digelar sebagai bentuk kontrol publik terhadap lembaga legislatif.

Belum Ada Pernyataan Resmi dari DPRD Sumut

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Sumut terkait penolakan mahasiswa maupun insiden pembubaran aksi oleh aparat.

(j006)