Prabowo Sindir Pejabat Pintar tapi Korupsi: Semakin Tinggi Pangkat, Banyak yang Jadi Maling
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
MEDAN – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) dijadwalkan akan melaksanakan aksi unjuk rasa terpusat di depan Kantor DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025) mulai pukul 11.00 WIB.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) di wilayah tersebut.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menjelaskan bahwa rencana awal aksi akan berlangsung di tiga titik yakni Polda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, dan DPRD Sumut.
Namun, setelah melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan Pemerintah Provinsi Sumut, aksi akhirnya difokuskan di Kantor DPRD Provinsi.
"Aksi di Polda kami batalkan karena pihak kepolisian sudah berkomitmen menindaklanjuti aduan buruh secara maksimal dalam satu minggu ke depan," ujar Willy dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8).
Sedangkan terkait Kantor Gubernur Sumut, Willy menyampaikan bahwa Gubernur Bobby Nasution telah memberikan respons positif dengan bersedia menerima perwakilan pimpinan Partai Buruh dan SP/SB Sumut sebanyak 15 orang.
"Mengingat massa aksi dari berbagai daerah akan mulai berkumpul dan bergerak pukul 10.30 WIB, kami memutuskan tidak melakukan aksi ke Kantor Gubernur lagi, melainkan langsung ke Kantor DPRD Sumut. Kami juga mengirim delegasi khusus untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Bapak Gubernur Bobby Nasution," tambahnya.
Massa aksi akan berkumpul di depan Istana Maimun sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Sumut.
Dalam aksi ini, Partai Buruh dan SP/SB Sumut mengusung empat poin tuntutan utama, yaitu:
- Penghapusan sistem kerja outsourcing.
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Sumut tahun 2026 sebesar 10,5 persen.
- Realisasi program perumahan murah dan layak huni bagi buruh.
- Dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan nasional buruh lainnya.
"Harapan kami, tuntutan buruh dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Gubernur Sumut beserta jajaran terkait," ujar Willy menutup.*
(mi/a008)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha yang dinila
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan harapan agar kesejahteraan pekerja di Indonesia semakin meningkat di m
NASIONAL
JAKARTA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan percepatan penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari bagi p
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh
NASIONAL