JAKARTA – Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan ancaman mogok nasional oleh kalangan buruh jika tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini, Kamis (28/8/2025), tidak mendapat respons dari pemerintah dan DPR RI.
Said menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan DPR RI berlangsung secara damai dan mengedepankan dialog bersama.
Ia juga mengapresiasi partisipasi mahasiswa yang turut bergabung dalam aksi tersebut.
"Mari kita lakukan aksi bersama-sama, namun tanpa kekerasan dan kericuhan. Itu yang kami sampaikan," ujar Said kepada awak media di depan Gerbang Utama DPR RI, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa aksi hari ini merupakan langkah awal perjuangan buruh.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya kelanjutan aksi berupa penyampaian aspirasi hingga potensi mogok nasional yang melibatkan jutaan buruh.
"Ini bukan aksi yang pertama. Kami juga sedang mempersiapkan mogok nasional. Jutaan buruh akan berhenti produksi sebagai bentuk perjuangan," tambahnya.
Said juga mengimbau aparat keamanan untuk menjalankan tugas pengamanan dengan sikap persuasif dan humanis agar situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
"Jangan sampai memaksa kami melumpuhkan ekonomi, sebab kami cinta kepada Presiden Prabowo. Selama apa yang dipidatokan dan dinarasikan dijalankan oleh para pembantu beliau, kami akan mendukung," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai titik di Jakarta dan sejumlah provinsi serta kota industri pada hari ini.
Jumlah massa diperkirakan mencapai 10.000 buruh dari berbagai wilayah.
Berikut sejumlah tuntutan utama buruh dalam demo 28 Agustus 2025:
- Menghapus sistem kerja outsourcing dan menolak upah murah dengan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.
- Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membentuk Satgas PHK.
- Melakukan reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak bagi buruh perempuan yang menikah.
- Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Melakukan revisi terhadap RUU Pemilu guna meredesain sistem pemilu 2029.*
(bi/a008)
JAKARTA Setelah mencatat rekor tertinggi sepanjang masa, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) pada Sabtu (18/10/20
Ekonomi
BANDUNG Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat influenza di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung menunjukkan peningk
Kesehatan
LUBUK PAKAM Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Deli Serdang, Ny. Jelita Asri Ludin Tambunan, res
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dengan berlandas
Pemerintahan
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan secara nasional pada Sabtu pagi, 18 Oktober 2025. adsenseBerdasarkan data
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri modest fashion sebagai salah satu sektor potensial
Ekonomi
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Medan menggelar kegiatan sosial bertajuk Jumat Berka
Peristiwa
OLEH Ervina Sari SipahutaradsenseEra Globalisasi dan Tantangan Pembangunan DaerahGlobalisasi membawa gelombang perubahan besar bagi tata
Opini
BALI Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS), Ny. Putri Koster, menegaskan perlunya langkah tegas terhadap
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah mempercepat pengembangan sistem transpor
Pemerintahan
