Sambut Natal 2025, Bupati Karo Hadiri Kebaktian dan Luncurkan Layanan Publik
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
JAKARTA – Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan ancaman mogok nasional oleh kalangan buruh jika tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini, Kamis (28/8/2025), tidak mendapat respons dari pemerintah dan DPR RI.
Said menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan DPR RI berlangsung secara damai dan mengedepankan dialog bersama.
Ia juga mengapresiasi partisipasi mahasiswa yang turut bergabung dalam aksi tersebut.
"Mari kita lakukan aksi bersama-sama, namun tanpa kekerasan dan kericuhan. Itu yang kami sampaikan," ujar Said kepada awak media di depan Gerbang Utama DPR RI, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa aksi hari ini merupakan langkah awal perjuangan buruh.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya kelanjutan aksi berupa penyampaian aspirasi hingga potensi mogok nasional yang melibatkan jutaan buruh.
"Ini bukan aksi yang pertama. Kami juga sedang mempersiapkan mogok nasional. Jutaan buruh akan berhenti produksi sebagai bentuk perjuangan," tambahnya.
Said juga mengimbau aparat keamanan untuk menjalankan tugas pengamanan dengan sikap persuasif dan humanis agar situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
"Jangan sampai memaksa kami melumpuhkan ekonomi, sebab kami cinta kepada Presiden Prabowo. Selama apa yang dipidatokan dan dinarasikan dijalankan oleh para pembantu beliau, kami akan mendukung," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai titik di Jakarta dan sejumlah provinsi serta kota industri pada hari ini.
Jumlah massa diperkirakan mencapai 10.000 buruh dari berbagai wilayah.
Berikut sejumlah tuntutan utama buruh dalam demo 28 Agustus 2025:
- Menghapus sistem kerja outsourcing dan menolak upah murah dengan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.
- Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membentuk Satgas PHK.
- Melakukan reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak bagi buruh perempuan yang menikah.
- Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Melakukan revisi terhadap RUU Pemilu guna meredesain sistem pemilu 2029.*
(bi/a008)
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 20252028, di bawah kep
NASIONAL
SUMATERA UTARA Sebanyak dua kabupaten di Sumatera Utara masih dilaporkan terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda
NASIONAL
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
ACEH BESAR Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan angg
EKONOMI
ACEH BESAR Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dan dokt
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyatakan seluruh masyarakat di Provinsi Aceh ki
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani bencana yang melanda Aceh hingga Suma
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terd
POLITIK