Kapolri Terima Gelar Kehormatan Tapak Suci di Semarang, Diminta Jadi Cooling System Masyarakat
SEMARANG Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah resmi dibuka di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk memberikan layanan gratis kepada pengguna Transjakarta dan MRT selama satu pekan ke depan.
Langkah ini diambil untuk memfasilitasi masyarakat di tengah perbaikan fasilitas transportasi umum yang rusak akibat kericuhan demo pada Jumat (29/8/2025).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa kebijakan penggratisan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga Jakarta pasca kerusuhan, serta memberikan waktu bagi Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan fasilitas Transjakarta dan MRT yang terdampak.
Rano juga mengungkapkan, pembenahan infrastruktur transportasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu minggu.
"Selama satu minggu ke depan, kami memberikan layanan gratis untuk Transjakarta dan MRT. Karena memang fasilitas transportasi tersebut perlu dibenahi dan memerlukan waktu," kata Rano usai menyambangi rumah duka Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam kericuhan tersebut, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8).
Rano juga memastikan bahwa selama proses pembenahan fasilitas umum ini, Pemprov DKI akan melibatkan petugas untuk membersihkan sisa-sisa kerusuhan di beberapa titik di Jakarta.
Pasukan oranye dan berbagai petugas kebersihan telah dikerahkan untuk memulihkan kondisi kota.
"Jakarta segera berbenah. Pasukan oranye dan seluruh petugas kebersihan sudah bekerja, menyapu, dan memperbaiki area yang terdampak," ujar Rano, yang juga menambahkan bahwa dirinya berencana untuk menjenguk korban yang dirawat di rumah sakit akibat kerusuhan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengungkapkan bahwa tujuh halte Transjakarta telah menjadi sasaran vandalisme dan dibakar oleh kelompok yang tidak dikenal.
Halte-halte tersebut berada di beberapa titik penting Jakarta, termasuk Halte Bundaran Senayan, Halte Pemuda Pramuka, dan Halte Polda Metro Jaya, serta sejumlah halte lainnya di sekitar kawasan Senen.
"Kami mencatat ada tujuh halte yang dibakar selama kericuhan, dan kami sedang berupaya untuk segera memperbaikinya," kata Ayu. Ia juga menambahkan bahwa kerusakan pada halte-halte tersebut cukup signifikan dan membutuhkan waktu untuk dilakukan perbaikan.
Rano Karno juga berencana untuk mengunjungi rumah sakit di Jakarta guna memastikan kondisi para korban yang terluka akibat kerusuhan.
SEMARANG Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah resmi dibuka di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai manfaat hilirisasi perlu dirasakan lebih adil oleh daerah pengh
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa dari 996 senjata yang ditemukan di ruang Ketua Yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah
EKONOMI
PANGKALPINANG Persoalan pemberitaan mengenai tin slag yang melibatkan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memasuki babak baru. D
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kasus kematian W (30), mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebut meninggal ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti maraknya konten hoaks aksi demonstrasi di media sosial yang dis
POLITIK
JAKARTA Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyebutkan korban yang berhasil diselamatkan dalam
PERISTIWA
JAKARTA Sosiolog dari Universitas Syiah Kuala Aceh, Ahmad Humam Hamid, menyampaikan harapannya usai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabum
POLITIK
JAKARTA Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dikerahkan untuk mendalami penyebab kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapat
PERISTIWA