Kemendagri: Penanggulangan Bencana Harus Terintegrasi dalam Strategi Pembangunan Nasional dan Daerah

BALI - Pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan harus menjadi bagian yang menyatu dalam strategi pembangunan nasional maupun daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Wilayah Tengah dan Timur 2025 yang berlangsung di Harris Hotel and Residence, Sunset Road, Bali.

Rakortek tahun ini mengangkat tema: "Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan", menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan lintas sektor, khususnya terkait penanggulangan bencana dan perubahan iklim.

SPM Harus Lebih Makro dan Adaptif

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, menyampaikan bahwa banyak indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan masih bersifat terlalu teknis dan kaku, sehingga menyulitkan implementasi di tingkat daerah.

"Beberapa indikator perlu ditingkatkan ke level yang lebih makro agar fleksibel dalam penerapan dan berdampak langsung pada masyarakat," ujar Chaerul.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan pemetaan titik rawan bencana sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Penanggulangan Bencana sebagai Faktor Daya Tarik Investasi

Menurut Chaerul, pemetaan risiko bencana yang akurat bukan hanya melindungi warga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor.

"Jika daerah aman dari risiko bencana, maka akan lebih menarik bagi investor," tegasnya.

Namun, Chaerul juga menyoroti persoalan pendanaan, terutama tingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat. Ia mendorong adanya alternatif pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

Dukungan Bappenas: Integrasi dalam Perencanaan

Senada dengan itu, Sekretaris Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa BNPB dan BPBD harus mampu menyediakan data kebencanaan yang akurat—mulai dari kajian risiko hingga rencana aksi—agar bisa diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Di bidang pembiayaan, Wedar Haryagung Aji dari Bappenas menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengembangkan dua skema penting:

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mengoordinasikan sumber pembiayaan berbasis lingkungan dan keberlanjutan.

Pooling Fund Bencana sebagai instrumen pembiayaan darurat untuk menutup kekurangan anggaran saat bencana besar terjadi.

Menuju Penanggulangan Bencana yang Berkelanjutan

Rakortek PB 2025 diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, memperkuat kapasitas daerah, serta menjadikan penanggulangan bencana sebagai pilar utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.*