Kemendagri: Penanggulangan Bencana Harus Terintegrasi dalam Strategi Pembangunan Nasional dan Daerah

"Jika daerah aman dari risiko bencana, maka akan lebih menarik bagi investor," tegasnya.

Namun, Chaerul juga menyoroti persoalan pendanaan, terutama tingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat. Ia mendorong adanya alternatif pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

Dukungan Bappenas: Integrasi dalam Perencanaan

Senada dengan itu, Sekretaris Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa BNPB dan BPBD harus mampu menyediakan data kebencanaan yang akurat—mulai dari kajian risiko hingga rencana aksi—agar bisa diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Di bidang pembiayaan, Wedar Haryagung Aji dari Bappenas menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengembangkan dua skema penting:

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mengoordinasikan sumber pembiayaan berbasis lingkungan dan keberlanjutan.

Pooling Fund Bencana sebagai instrumen pembiayaan darurat untuk menutup kekurangan anggaran saat bencana besar terjadi.

Menuju Penanggulangan Bencana yang Berkelanjutan

Rakortek PB 2025 diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, memperkuat kapasitas daerah, serta menjadikan penanggulangan bencana sebagai pilar utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.*