IMO-Indonesia Serukan Jaga Kondusivitas Nasional, Dorong Pemerintah Ambil Langkah Solutif

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi demonstrasi yang bermula dari Gedung DPR RI dan kini telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

Aksi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi rakyat kini berubah menjadi kericuhan, bahkan penjarahan, yang mengganggu rasa aman masyarakat.

"Situasi yang kita saksikan bersama saat ini memang nyaris tidak terkendali. Karenanya, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan tidak terpancing memperkeruh keadaan," kata Yakub di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Yakub menyerukan kepada pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil untuk menahan diri dan melakukan evaluasi terhadap peran masing-masing. Ia menegaskan bahwa menjaga stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama.

Menurutnya, potensi dampak sosial dari kerusuhan bisa sangat destruktif terhadap seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara jika tidak segera ditangani dengan tepat.

Dalam pernyataannya, Yakub menekankan pentingnya peran Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan secara langsung dalam meredakan situasi yang memanas.

"Presiden harus tampil sebagai penyejuk, memberikan kepastian sekaligus solusi yang bisa diterima publik. Langkah konkret pemerintah adalah kunci untuk meredakan keresahan," ujarnya.

IMO-Indonesia juga menyoroti peran aparat keamanan, khususnya Polri, dalam menangani aksi unjuk rasa yang berlangsung. Yakub mengingatkan agar penanganan massa dilakukan secara terukur, berlandaskan standar operasional prosedur (SOP) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Polri harus hadir untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dengan begitu, tindakan di lapangan harus proporsional, sesuai aturan, dan penuh tanggung jawab," imbuhnya.

Masyarakat juga diajak untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa aksi anarki. Yakub menilai, kekerasan dan perusakan justru merusak nilai dari perjuangan itu sendiri.

"Jangan sampai tuntutan yang sejatinya baik justru kehilangan makna karena tercoreng oleh tindakan perusakan fasilitas publik atau tindakan kekerasan," tegas Yakub.

Sebagai organisasi media, IMO-Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk mengawal informasi dengan prinsip netralitas, akurasi, dan etika jurnalistik.