JAKARTA - Beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih secara terbuka menunjukkan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah-langkah tegas yang diambil pemerintah dalam memberantas mafia di berbagai sektor strategis nasional.
Unggahan dukungan ini muncul secara serempak melalui akun Instagram para menteri sejak Minggu, 31 Agustus 2025. Pesan yang dibagikan memuji keberanian Prabowo dalam menindak mafia pangan, mafia minyak goreng, mafia migas, hingga mengungkap dugaan korupsi tantiem triliunan rupiah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
Namun, pada Senin (1/9/2025), unggahan dari akun @zul.has milik Zulkifli Hasan sudah tidak lagi terlihat. Sementara, unggahan serupa masih tersedia di akun @abdulkadirkarding dan @swtrenggono milik dua menteri lainnya.
Isi Pesan: Sindiran untuk Pemerintahan Sebelumnya
Unggahan para menteri tersebut menampilkan foto Presiden Prabowo memberi hormat, disertai narasi kuat yang menegaskan tidak ada presiden sebelumnya yang berani membongkar praktik mafia seperti:
Mafia beras
Mafia minyak goreng
Mafia migas
Jaringan bisnis Riza Chalid
Unggahan itu juga menyentil dugaan korupsi tantiem BUMN senilai triliunan rupiah, yang disebut-sebut dinikmati partai politik terdahulu.
Berikut kutipan narasi unggahan tersebut:
"Dear Mr. President
Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras.
Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng.
Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas.
Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Riza Chalid dan kroni-kroninya."
Unggahan itu ditutup dengan pertanyaan retoris soal alasan Prabowo masih menerima kritik, padahal pemerintahan dinilai telah memulai upaya bersih-bersih besar-besaran dari praktik kotor yang menjerat ekonomi nasional.
Konteks: Prabowo Disorot karena Tindak Tegas
Langkah Presiden Prabowo ini menjadi sorotan, terutama setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memburu rekan bisnis Riza Chalid yang kabarnya melarikan diri ke luar negeri, serta mempercepat audit internal terhadap keuangan sejumlah BUMN terkait pembagian tantiem yang dinilai janggal.
Publik kini menyoroti apakah dukungan ini hanya bentuk loyalitas politik atau bagian dari konsolidasi publik untuk memperkuat narasi pemerintahan yang bersih.*