MK Tolak Permohonan Hasto Kristiyanto Soal Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengikuti aksi demonstrasi.
Ia menekankan pentingnya memilih tempat dan bergabung dengan massa yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasi secara damai, bukan melakukan tindakan anarkis.
"Masyarakat harus bisa membedakan mana yang benar-benar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, dan mana yang bersifat anarkis. Jangan sampai terlibat dalam kerusuhan yang merugikan," ujar Budi Gunawan saat ditemui di kantornya, Senin (1/9).
Lebih lanjut, Budi Gunawan memastikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang untuk mendengar dan menindaklanjuti semua tuntutan masyarakat selama aksi berjalan dengan tertib dan damai.
Ia menegaskan bahwa aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap kelompok yang melakukan tindakan anarkis.
"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan merumuskan langkah-langkah penanganannya. Semua aspirasi masyarakat adalah prioritas dan harus tetap kami tampung, namun dengan cara yang baik dan sesuai aturan," jelasnya.
Menkopolkam juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan penyampaian aspirasi kepada pemerintah, yang akan menindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.
Imbauan ini disampaikan di tengah meluasnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipicu oleh peristiwa meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas mobil taktis (rantis) Brimob saat aksi massa di Pejompongan, Jakarta, pada Kamis (28/8).*
(kp/a008)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di ber
PEMERINTAHAN