JAKARTA— Beberapa hari terakhir, situasi politik Indonesia memanas menyusul keputusan menaikkan tunjangan anggota DPR RI hingga mencapai Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini menuai kritik dan menimbulkan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat di sejumlah kota besar di Indonesia, yang menuntut agar kenaikan tersebut dicabut karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan diskusi intensif dengan pimpinan partai politik.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk melakukan pencabutan kenaikan tunjangan anggota DPR serta memberlakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tegas Prabowo.
Burundi, Negara dengan Gaji Parlemen Terendah di Dunia
Di tengah perdebatan tentang besaran tunjangan anggota DPR RI, sebuah data dari IPU Parline, database global tentang parlemen nasional, memberikan gambaran berbeda mengenai gaji dan tunjangan anggota parlemen di dunia.
Negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian dan masuk dalam kategori negara dengan tingkat kemiskinan tinggi ini membayar anggota Majelis Nasionalnya dengan gaji pokok tahunan sebesar 2.125.200 franc Burundi, atau sekitar Rp11.506.000 per tahun, yang berarti hanya sekitar Rp958.800 per bulan.
Selain gaji pokok, anggota parlemenBurundi juga menerima tunjangan dasar yang berjumlah 450.000 franc (setara Rp2.434.500) per bulan.
Tunjangan ini bukan untuk biaya operasional, melainkan sebagai uang representasi atau tambahan penghasilan.