JAKARTA - Tekanan publik terhadap pemerintah terus meningkat pasca gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025.
Salah satu fokus utama dari gerakan ini adalah "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati", yang kini ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik.
Sebanyak 17 tuntutan mendesak diberi tenggat hingga 5 September 2025, sementara 8 agenda reformasi sistemik ditargetkan rampung pada 2026.
Baca Juga:
Tuntutan-tuntutan ini ditujukan langsung kepada lembaga dan institusi negara seperti Presiden RI, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan Kementerian sektor ekonomi.
Baca Juga:
Latar Belakang dan Sumber Aspirasi
Rangkuman 17+8 tuntutan rakyat merupakan hasil pengumpulan aspirasi dari berbagai kanal, termasuk:
Komentar dan unggahan Instagram Story warganet.
Siaran pers YLBHI dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Dukungan dari lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Reformasi Indonesia di Change.org yang telah mendapat lebih dari 40.000 tanda tangan.
Pernyataan sikap dari mahasiswa magister kenotariatan UI serta Center for Environmental Law & Climate Justice UI.
Rangkuman ini diklaim sebagai bentuk penyaringan aspirasi yang "mewakili esensi suara rakyat" tanpa mengklaim keutuhan semua tuntutan yang beredar.
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan
Pemerintahan
MEDAN (BITV) Kabar gembira bagi pengguna dompet digital. Aplikasi penghasil uang Richie Game diklaim mampu memberikan saldo DANA gratis
Ekonomi
JAKARTA Google membantah laporan yang menyebut 2,5 miliar pengguna Gmail terkena dampak masalah keamanan siber berskala besar. Perusahaa
Sains & Teknologi
MEDAN PT Medan Binjai Toll (MBT) akan memberlakukan penyesuaian tarif untuk Jalan Tol Ruas MedanBinjai mulai Senin, 8 September 2025,
Nasional
TAPANULI SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan resmi menetapkan dan menahan AH, Kepala Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Ti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjo
Peristiwa
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer buka suara terkait barang bukti yang ditemukan penyidik Komisi P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah menjaga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono, menyampaikan keprihatinan dan kecamannya terkai
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, oleh Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) malam atas dugaan m
Hukum dan Kriminal