Gelombang Aspirasi Publik Menguat, 17+8 Tuntutan Rakyat Desak Pemerintah Tindak Lanjut Sebelum 5 September 2025

JAKARTA - Tekanan publik terhadap pemerintah terus meningkat pasca gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025.

Salah satu fokus utama dari gerakan ini adalah "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati", yang kini ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik.

Sebanyak 17 tuntutan mendesak diberi tenggat hingga 5 September 2025, sementara 8 agenda reformasi sistemik ditargetkan rampung pada 2026.

Tuntutan-tuntutan ini ditujukan langsung kepada lembaga dan institusi negara seperti Presiden RI, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan Kementerian sektor ekonomi.

Latar Belakang dan Sumber Aspirasi

Rangkuman 17+8 tuntutan rakyat merupakan hasil pengumpulan aspirasi dari berbagai kanal, termasuk:

Komentar dan unggahan Instagram Story warganet.

Siaran pers YLBHI dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Dukungan dari lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Reformasi Indonesia di Change.org yang telah mendapat lebih dari 40.000 tanda tangan.

Pernyataan sikap dari mahasiswa magister kenotariatan UI serta Center for Environmental Law & Climate Justice UI.

Rangkuman ini diklaim sebagai bentuk penyaringan aspirasi yang "mewakili esensi suara rakyat" tanpa mengklaim keutuhan semua tuntutan yang beredar.

Isi Tuntutan Mendesak

Untuk Presiden RI:

Bentuk tim investigasi independen terkait korban kekerasan dalam demo 28–30 Agustus.

Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

Untuk DPR:

Bebaskan seluruh demonstran tanpa kriminalisasi.

Adili aparat pelaku kekerasan dan hentikan tindakan represif.

Untuk Partai Politik:

Bekukan kenaikan gaji DPR.

Publikasi transparansi anggaran dan selidiki harta anggota DPR.

Untuk Polri:

Evaluasi dan sanksi anggota DPR yang meremehkan aspirasi publik.

Tegakkan sanksi terhadap kader partai pemicu kemarahan publik.

Untuk TNI:

Tegakkan disiplin internal dan komitmen kembali ke barak.

Libatkan DPR dalam dialog publik terbuka.

Untuk Kementerian Ekonomi:

Pastikan upah layak bagi guru, nakes, buruh, dan mitra ojek daring.

Cegah PHK massal dan buka ruang dialog buruh.

8 Agenda Reformasi Sistemik

Dengan target penyelesaian hingga 2026, agenda ini mencakup:

Reformasi menyeluruh di DPR dan partai politik.

RUU Perampasan Aset dan penguatan KPK.

Profesionalisasi Polri dan netralitas TNI.

Reformasi sistem ekonomi dan ketenagakerjaan.

Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap melemahnya supremasi hukum, transparansi anggaran, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Dengan tenggat waktu yang kian dekat, publik menantikan langkah nyata dari pemerintah dan parlemen untuk merespons secara konkret.*

(km/j006)