
Rocky Gerung Hadir di SMA Plus Efarina, Bupati Simalungun: Ini Momentum Lahirkan Generasi Emas
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanJAKARTA - Tekanan publik terhadap pemerintah terus meningkat pasca gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025.
Salah satu fokus utama dari gerakan ini adalah "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati", yang kini ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik.
Sebanyak 17 tuntutan mendesak diberi tenggat hingga 5 September 2025, sementara 8 agenda reformasi sistemik ditargetkan rampung pada 2026.
Tuntutan-tuntutan ini ditujukan langsung kepada lembaga dan institusi negara seperti Presiden RI, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan Kementerian sektor ekonomi.
Latar Belakang dan Sumber Aspirasi
Rangkuman 17+8 tuntutan rakyat merupakan hasil pengumpulan aspirasi dari berbagai kanal, termasuk:
Komentar dan unggahan Instagram Story warganet.
Siaran pers YLBHI dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Dukungan dari lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Reformasi Indonesia di Change.org yang telah mendapat lebih dari 40.000 tanda tangan.
Pernyataan sikap dari mahasiswa magister kenotariatan UI serta Center for Environmental Law & Climate Justice UI.
Rangkuman ini diklaim sebagai bentuk penyaringan aspirasi yang "mewakili esensi suara rakyat" tanpa mengklaim keutuhan semua tuntutan yang beredar.
Isi Tuntutan Mendesak
Untuk Presiden RI:
Bentuk tim investigasi independen terkait korban kekerasan dalam demo 28–30 Agustus.
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
Untuk DPR:
Bebaskan seluruh demonstran tanpa kriminalisasi.
Adili aparat pelaku kekerasan dan hentikan tindakan represif.
Untuk Partai Politik:
Bekukan kenaikan gaji DPR.
Publikasi transparansi anggaran dan selidiki harta anggota DPR.
Untuk Polri:
Evaluasi dan sanksi anggota DPR yang meremehkan aspirasi publik.
Tegakkan sanksi terhadap kader partai pemicu kemarahan publik.
Untuk TNI:
Tegakkan disiplin internal dan komitmen kembali ke barak.
Libatkan DPR dalam dialog publik terbuka.
Untuk Kementerian Ekonomi:
Pastikan upah layak bagi guru, nakes, buruh, dan mitra ojek daring.
Cegah PHK massal dan buka ruang dialog buruh.
8 Agenda Reformasi Sistemik
Dengan target penyelesaian hingga 2026, agenda ini mencakup:
Reformasi menyeluruh di DPR dan partai politik.
RUU Perampasan Aset dan penguatan KPK.
Profesionalisasi Polri dan netralitas TNI.
Reformasi sistem ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap melemahnya supremasi hukum, transparansi anggaran, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Dengan tenggat waktu yang kian dekat, publik menantikan langkah nyata dari pemerintah dan parlemen untuk merespons secara konkret.*
(km/j006)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
PemerintahanKAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
PolitikPARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
NasionalTAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
PolitikOlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
OpiniJAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
OlahragaJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan KriminalMEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal