JAKARTA – Markas Besar TNI memberikan klarifikasi terkait imbauan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) yang disampaikan kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas).
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa konteks PAM Swakarsa saat ini berbeda jauh dengan masa lalu.
Freddy memaklumi kekhawatiran masyarakat terkait istilah PAM Swakarsa yang dianggap bernuansa politis dan represif.
Baca Juga:
Namun, menurutnya, istilah tersebut kini lebih menekankan semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
"Dulu, PAM Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah PAM Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," ujar Brigjen Freddy, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa PAM Swakarsa bukan lagi organisasi paramiliter seperti yang dikenal pada tahun 1998, melainkan bentuk keterlibatan sukarela warga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
TNI juga mendorong agar setiap kegiatan pengamanan yang melibatkan masyarakat selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, sehingga berjalan tertib dan tidak melanggar hukum.
"Tujuannya harus jelas, yaitu menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan masing-masing," tambah Freddy.
PAM Swakarsa dikenal sebagai kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998 untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR/DPR.
Kala itu, kelompok ini diduga berperan dalam menyerang mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi di Gedung MPR/DPR.
Pembentukan PAM Swakarsa pada masa itu disebut-sebut atas perintah Jenderal (Purn) Wiranto yang saat itu menjabat Menhankam/Pangab.
Namun, kali ini TNI menegaskan bahwa pembentukan PAM Swakarsa bersifat berbeda dan tidak memiliki muatan politis atau represif seperti sebelumnya.
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk ra
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengajak generasi muda Islam untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan
Nasional
BOGOR Rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha resmi memasuki proses perceraian. Sidang perdana pasangan yang menikah seja
Entertainment
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah angin puting beliung yang mel
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat memberikan bantuan kepada Nenek Nelly usia 60 tahun, warga RT 005 LK II, Ke
Peristiwa
JAKARTA Gugatan hukum yang dilayangkan oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pro
Hukum dan Kriminal