16 BEM dan Organisasi Kepemudaan Ajukan Tuntutan Tegas ke DPR, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA — Sebanyak 16 badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kemasyarakatan serta kepemudaan di Indonesia menyampaikan serangkaian tuntutan penting kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Rabu (03/09/2025).

Mereka menginginkan tindak lanjut konkret atas berbagai isu yang tengah menjadi sorotan publik, termasuk investigasi kerusuhan demonstrasi, supremasi sipil, serta reformasi berbagai regulasi strategis.

Aspirasi ini disampaikan langsung kepada tiga pimpinan DPR yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Delegasi berasal dari berbagai universitas ternama dan organisasi mahasiswa, mulai dari BEM Universitas Indonesia, BEM Trisakti, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), hingga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung DPR tersebut, Dasco mengakui telah menerima aspirasi tersebut dengan serius.

"Saya didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dan Cucun. Kami diberitahu bahwa adik-adik sekalian datang untuk menyampaikan aspirasi," ujar Dasco.

Tuntutan Utama Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan

1. Pembentukan Tim Investigasi Independen

Banyak organisasi seperti BEM UI, BEM Trisakti, GMKI, dan GMNI menuntut pembentukan tim investigasi independen dan transparan untuk mengusut tuntas kerusuhan yang terjadi selama aksi demonstrasi akhir Agustus.

Mereka juga meminta tim ini melibatkan masyarakat sipil agar proses pengusutan lebih kredibel.

2. Penegakan Supremasi Sipil dan Demokrasi

Supremasi sipil menjadi salah satu tuntutan utama.

Organisasi seperti HMI MPO dan BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dan supremasi sipil agar aparat keamanan tidak berlebihan dalam menangani aksi masyarakat.

3. Reformasi DPR dan Partai Politik

Mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh di tubuh DPR dan partai politik, termasuk evaluasi kinerja dan penindakan anggota DPR yang dinilai tidak kredibel atau merugikan masyarakat.

Selain itu, sejumlah organisasi menolak kenaikan tunjangan DPR dan meminta transparansi anggaran.

4. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pro-Rakyat

Beberapa tuntutan juga mengarah pada percepatan pengesahan RUU prorakyat, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, dan revisi sejumlah undang-undang lain yang dianggap kurang berpihak pada rakyat.

5. Kesejahteraan dan Pajak yang Adil

Tuntutan terkait kebijakan fiskal juga diangkat, termasuk permintaan penghapusan pajak bagi masyarakat miskin dan penerapan sistem perpajakan progresif yang lebih adil.

6. Pengawasan Kepolisian dan Keamanan Nasional

Mahasiswa meminta reformasi institusi kepolisian dan sektor keamanan, termasuk pengawasan eksternal agar aparat tidak melakukan tindakan represif yang berlebihan.

7. Pembebasan dan Perlindungan Mahasiswa

Beberapa organisasi menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap saat melakukan aksi demonstrasi dan pencabutan status tersangka bagi mahasiswa Trisakti.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan serius.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh DPR terkait tuntutan mahasiswa.

Kunjungan 16 BEM dan organisasi kepemudaan ini menunjukkan gelombang aspirasi yang semakin kuat dari kalangan muda Indonesia untuk mendorong transparansi, demokrasi yang sehat, dan reformasi legislasi demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Publik kini menantikan komitmen nyata dari DPR untuk menjawab tuntutan tersebut dalam waktu dekat.*

(bb/a008)